KCN Klaim Bangun Pelabuhan Usai Viral Tanggul Beton di Cilincing, KKP Pastikan Proyek Sah dan Berizin

JAKARTA, DISWAY.ID – Manajemen PT Karya Citra Nusantara (KCN) buka suara terkait viralnya tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara.

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, menegaskan bahwa struktur beton tersebut bukan pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan Pelabuhan Marunda.

“Kami bukan mau bikin pulau, kami juga tidak melakukan kavling-kavling untuk dijual. Kami bikin pelabuhan. Kami gak bisa jual apapun, ini bukan milik kami tapi milik pemerintah,” ujar Widodo dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jumat (12/9/2025).

Widodo menjelaskan, proyek pelabuhan KCN merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. Seluruh hasil pembangunan nantinya akan menjadi milik negara melalui Kementerian Perhubungan. Saat ini, progres pembangunan pelabuhan sudah mencapai 70 persen.

BACA JUGA:KKP Tegaskan Proyek Tanggul Beton PT KCN di Cilincing Legal dan Berada di Zona Industri

Pier 1 telah rampung, Pier 2 ditargetkan selesai tahun ini, sementara Pier 3—yang paling disorot karena adanya struktur beton—masih dalam tahap pembangunan.

KCN juga mendata 700 nelayan dan 1.100 kapal kecil di Cilincing sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa proyek tanggul beton di Cilincing memiliki izin lengkap dan dibangun di zona industri, bukan wilayah tangkapan nelayan.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, menyebut proyek tersebut telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sejak 2023.

“Hasil verifikasi lapangan, tidak ditemukan adanya penyimpangan. Proyek ini sesuai izin yang diberikan dan merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Marunda,” kata Fajar.

BACA JUGA:Lebih Bertenaga dan Efisien, Mercedes-Benz Axor 1626 C Siap Taklukkan Medan Berat

Meski begitu, keluhan nelayan masih menjadi sorotan. Sejumlah nelayan mengaku harus memutar lebih jauh untuk melaut, yang berdampak pada waktu dan biaya operasional. KKP berkomitmen akan terus mengawasi jalannya proyek agar tidak merugikan masyarakat pesisir.

Sumber: