PKS Desak Pemerintah Akhiri Ketidakpastian Hukum Desa Hutan

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti persoalan regulasi dan kebijakan terkait desa-desa yang berada dalam kawasan hutan. 

Menurutnya, kebijakan yang tumpang tindih justru membuat masyarakat adat dan desa tertinggal terjebak dalam kemiskinan struktural.

BACA JUGA:Kadin Gelar Simposium Bareng 800 Stakeholder, Siap Garap Sektor Properti

BACA JUGA:Erick Thohir Layangkan Surat Protes ke AFC! Geram Wasit asal Kuwait Ditunjuk Pimpin Laga Round 4 Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia

Saadiah mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat 25.863 desa yang masuk dalam kawasan hutan dengan sekitar 9,2 juta rumah tangga terdampak.

Namun, data yang disampaikan Kementerian Desa berbeda, sehingga menurutnya perlu ada sinkronisasi lintas kementerian.

“Apakah data Kementerian Desa sama dengan data Kementerian Kehutanan? Karena ini menyangkut nasib desa-desa yang selama ini justru menjadi korban regulasi,” kata Saadiah dalam rapat bersama Menteri Desa dan Menteri Daerah Tertinggal di Kompleks Parlemen, Selasa, 16 September 2025. 

BACA JUGA:Daftar Tanggal Penting Jadwal SNBP 2026, Ada Aturan Baru di SNPMB 2026

Ia mencontohkan kasus di Maluku, di mana masyarakat adat ditahan karena menebang pohon di kawasan hutan yang sebenarnya merupakan tanah dan pohon warisan leluhur mereka.

Sebaliknya, perusahaan dengan izin konsesi justru leluasa melakukan eksploitasi hutan dalam skala besar.

“Kita ingin menegakkan regulasi, tapi jangan sampai Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Konservasi justru menabrak hak konstitusi rakyat. Pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Saadiah juga menyoroti dampak ekonomi yang dialami masyarakat desa. Ia mencontohkan desa penghasil damar di Kecamatan Inamosul, Maluku, yang sulit menjual hasil produksinya karena akses jalan dan infrastruktur tidak tersedia. 

BACA JUGA:KPK Sebut Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Bertahap, Begini Penjelasannya!

Akibatnya, biaya transportasi mencapai Rp2 juta, sementara harga jual damar hanya Rp1,7 juta.

Sumber: