Mendagri Tito Karnavian Tekankan Tiga Tugas Utama BNPP di HUT ke-15

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

Dalam amanatnya, Tito menegaskan kembali tiga tugas pokok yang harus menjadi fokus seluruh jajaran BNPP, yakni menjaga perbatasan negara, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta mendorong pembangunan kawasan perbatasan.

Penambahan Pos Lintas Batas Negara

Terkait tugas pertama, Tito menyebut BNPP masih memiliki pekerjaan penting dalam memperkuat garis depan negara melalui penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

BACA JUGA:Data TBC Mengerikan, Tito Karnavian Desak Kepala Daerah Gunakan Otoritas Penuh

Saat ini, tercatat sudah ada 15 PLBN yang beroperasi di berbagai titik perbatasan.

Ia juga mengingatkan pesan Presiden sebelumnya agar fungsi PLBN tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan zona inti dan zona pendukung.

“Kalau masih dirasa kurang, tentu akan kita tambah secara bertahap. Yang penting koordinasi pusat dan daerah dalam pengelolaan PLBN berjalan maksimal,” ujar Tito.

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah

Lebih lanjut, Tito menegaskan tugas kedua BNPP adalah menyelesaikan berbagai persoalan sengketa perbatasan, baik darat maupun laut, termasuk penetapan garis batas yang masih belum tuntas.

BACA JUGA:Tri Tito Karnavian Lantik Tyas Fatoni sebagai Penjabat Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu Provinsi Papua

Ia menyebut, sejumlah wilayah di Kalimantan dan perbatasan dengan Timor Leste masih menjadi fokus utama. Di Kalimantan Utara, misalnya, titik yang rawan terdapat di Sebatik dan Krayan. Sementara di Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Distrik Otonomi Oecusse-Ambeno (Timor Leste) juga masih memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, meskipun tidak terjadi sengketa dengan Papua Nugini, Tito menilai garis batas di wilayah tersebut masih sangat rawan karena mudah dilintasi. Hal serupa juga terjadi di kawasan laut, mulai dari Natuna, Selat Malaka, hingga perairan Sulawesi Utara yang rawan penyusupan.

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Untuk tugas ketiga, Tito menekankan pentingnya pembangunan wilayah perbatasan sebagai bentuk pemerataan pembangunan sekaligus strategi pertahanan nasional. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera di perbatasan dapat menjadi benteng sosial dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kalau rakyatnya makmur, mereka otomatis menjadi buffer zone yang kuat untuk melindungi perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Tiga tugas inilah yang harus selalu menjadi fokus utama BNPP,” pungkasnya.

Sumber: