Gagal Konsolidasi, Demo Ojol 17 September Tak Capai Target Peserta

Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. 

BACA JUGA:Kematian Diplomat Muda Arya Daru Masih Misterius, DPR Minta Kapolri Ambil Alih Kasus

BACA JUGA:Jangan Cuma Tambang, Pemerintah Diminta Fokus Ketahanan Energi, Gas Jadi Prioritas

Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.

Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

"Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri," jelasnya.

Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. 

BACA JUGA:NEC Indonesia Tampilkan Solusi Smart Manufacturing di Indonesia 4.0 Conference and Expo

BACA JUGA:Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Plt Pengganti Erick Thohir?

Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama," ujarnya.

Diketahui pantauan saat itu di lapangan menunjukkan jumlah peserta aksi jauh lebih sedikit dibanding klaim Garda. Massa yang hadir diperkirakan hanya puluhan orang, sehingga aksi terkesan sepi peminat.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan demo akan diikuti mahasiswa. demo akan dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke depan gedung DPR.

Sumber: