Mendagri Tito Karnavian: Pemda Harus Jaga Kamtibmas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Misalnya, menggalakkan program yang berpihak kepada masyarakat seperti pemberian bantuan sosial (bansos), gerakan pasar murah, dan renovasi rumah tidak layak huni.

Para pejabat juga dilarang memamerkan kekayaan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.



BACA JUGA:Gunung Lewotobi Laki-laki 31 Kali Erupsi, Tiga Bandara di NTT Lumpuh!

BACA JUGA:Kapan Libur Idul Fitri 2026? Cek Tanggal Cuti Bersama Lebaran 2026 di Sini

Di sisi lain, pada aspek fiskal, Mendagri mengingatkan daerah untuk cermat mengantisipasi pengalihan TKD pada tahun anggaran 2026.

Ia meminta kepala daerah melakukan efisiensi belanja secara tepat sasaran.



Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sehingga Pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.



Ia menjelaskan, Pemda perlu menyusun langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketergantungan terhadap TKD berkurang.



Hal itu dapat dilakukan dengan mencari potensi pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat kecil melalui penguatan sektor swasta.



BACA JUGA:AHY Bagikan 5 Jurus Rahasia Manfaatkan Bonus Demografi agar Indonesia Jadi Future Ready Nation

BACA JUGA:145.000 Guru PAUD, TK, dan SD Belum S1, Pemerintah Siapkan Program Bantuan Pendidikan

Selain itu, Pemda juga dapat memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi se-Sumatra.

Ia menegaskan, belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli bertambah.



Hal ini perlu diperhatikan karena daya beli masyarakat merupakan faktor krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: