Siapa Ketua Umum PPP Hasil Muktamar? Mardiono vs Agus Suparmanto Saling Klaim, Yusril Ingatkan Pemerintah Netral

"Pemerintah akan hati-hati menyikapi konflik internal ketua umum PPP. Kami tidak akan intervensi, jangan minta kami jadi penengah," tegas Yusril, menambahkan bahwa pengakuan resmi akan mengikuti putusan lembaga partai atau Mahkamah Konstitusi jika eskalasi berlanjut.

BACA JUGA:TRIO Maut Garuda Meledak! Otak-Atik Lini Depan Paling Mewah Timnas Indonesia Ganyang Arab Saudi-Irak di R4 Piala Dunia 2026

Pernyataan itu sejalan dengan sikap netral pemerintah, seperti yang diungkapkan dalam konteks dualisme partai sebelumnya.

Yusril mempersilakan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto mendaftarkan susunan pengurus masing-masing ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), namun menekankan bahwa pengesahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan norma hukum yang ketat.

“Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri dinamika internal PPP, baik dalam bentuk intervensi maupun sebagai penengah. “Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal, sebab hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” tegasnya.

Yusril menjelaskan, konflik internal seperti dualisme kepemimpinan PPP harus diselesaikan secara mandiri sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik.

Ia menyarankan penyelesaian melalui musyawarah, Mahkamah Partai, atau pengadilan jika diperlukan.

BACA JUGA:11 Amunisi Baru, Irak Masih Berani Meremehkan? Timnas Indonesia Siap Bikin Kejutan di R4 Piala Dunia 2026

“Dalam negara demokrasi, partai politik adalah pilar utama. Pemerintah ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri,” katanya.

Terkait pengesahan pengurus baru PPP, Yusril menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan pertimbangan hukum, bukan politik.

“Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun,” ujarnya.

Jika konflik berlanjut, Kemenkumham tidak akan mengesahkan pengurus baru sampai ada kesepakatan internal, putusan Mahkamah Partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber: