Perusahaan Migas di Riau Diminta Pakai Tenaga Kerja Lokal

 

 

PEKANBARU, DISWAY.ID-- Gubernur Riau Abdul Wahid meminta kepada semua perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Riau harus melibatkan tenaga kerja dan mitra lokal.

 

Hal itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:Wamenhaj Ungkap Skema Antrean Haji yang Baru, Masa Tunggu Lebih Pendek

BACA JUGA:Pengunjung IMOS 2025 Lampaui Target AISI, Sukses Jadi Magnet Pecinta Roda Dua

 

Menurut Wahid, sektor minyak dan gas (migas) memiliki kontribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

 

“Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal. Dengan begitu, mereka bisa menambah value dalam sistem ekonomi di Riau, baik dari sisi tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonominya," kata Wahid saat menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit Selasa 30 September 2025.

 

Wahid menyampaikan sektor migas merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Riau.

BACA JUGA:Gempar! Trump dan Netanyahu 'Paksa' Hamas Terima Blueprint '20 Poin Perdamaian Gaza', Arab Saudi Cs Dukung Penuh

BACA JUGA:Gawat! Puluhan Siswa SD di Pasar Rebo Muntah-muntah, Keracunan MBG?

 

Menurut Wahid, untuk meningkatkan kontribusinya, perlu dilakukan strategi agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin dipercepat dan dirasakan efeknya secara adil oleh seluruh masyarakat.

 

"Saya ingin perkembangan ekonomi di Riau ini bukan hanya dari hasil minyaknya saja, tapi bagaimana proses mendapatkan hasil minyak itu juga bisa jadi salah satu hal untuk meningkatkan ekonomi di Riau," jelas Wahid.

 

Bahkan, di sisi memperkuat kontribusi daerah, Wahid juga menekankan agar perusahaan migas yang beroperasi di Riau wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertempat Riau, sehingga pajak badan bisa disetor dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah.

 

"Kita ingin perusahaan migas mempunyai tempatnya sendiri di Riau. Mereka harus punya NPWP Riau agar ada pajak badan yang bisa diambil. Selain itu, tenaga kerja juga harus didominasi dari lokal, bukan kebanyakan dari luar kota," ucap Wahid.

BACA JUGA:Mendagri Tito Dorong Pemda Genjot PSEL, Sampah Jadi Listrik Tanpa Bebani Daerah

BACA JUGA:Polda Jatim Kerahkan Tim DVI Evakuasi dan Identifikasi Korban Runtuhnya Mushala di Sidoarjo

 

Tak hanya itu, Wahid juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik. Jika tidak dikelola dengan benar, kekayaan alam justru bisa menjadi bencana sosial.

 

Kemudian, Wahid juga meminta adanya disparitas antara kekayaan SDA dengan kondisi masyarakat miskin di Riau akibat tata kelola yang kurang tepat.

 

“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, itu bukan membawa berkah, tapi malah bisa jadi bencana. Kita akan melihat ada disparitas antara sumber daya yang melimpah namun ada banyak penduduk miskin. Ini bisa memicu gejolak kesenjangan sosial," pungkas Wahid.*

Reporter: Abdullah Sani 

 

 

Sumber: