DPR Telurkan 16 UU juga Terima Ribuan Pengaduan Masyarakat dalam Setahun, Didominasi Masalah Hukum

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus hari ini.

Paripurna khusus ini diadakan untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI.

Rapat paripurna khusus ini digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.

Dalam kinerja dewan selama satu tahun sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, Puan mengungkapkan DPR RI telah menelurkan 16 Undang-Undang dan menerima ribuan pengaduan masyarakat, paling banyak terkait persoalan hukum.  

BACA JUGA:DPR Minta Maaf, Puan: Saatnya DPR Lebih Banyak Bicara Tentang Rakyat

"Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa `kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar`. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, DPR RI hanya pelaksana amanat itu," kata Puan dalam laporannya.

"Inilah saatnya bagi kita, DPR RI, untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Puan menekankan, kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR RI tidak boleh berhenti hanya pada prosedur, melainkan harus dijalankan melalui kerja nyata dalam mewujudkan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

BACA JUGA:DPR Soroti Praktik Nepotisme dalam Rekrutmen Karyawan Program MBG

Puan juga menegaskan, DPR RI harus dapat menghadirkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, yaitu mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Di antaranya, mewakili kepentingan rakyat dalam membentuk Undang-Undang, menyusun APBN, mengawasi jalannya pemerintahan, serta melaksanakan diplomasi Parlemen.

"Kedaulatan rakyat yang kita jalankan hari ini diuji oleh persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat, antara lain, tuntutan rakyat untuk hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, pengentasan kesenjangan sosial ekonomi dan pembangunan antar daerah," papar Puan.

BACA JUGA:Dasco Angkat Bicara Soal Gugatan Pensiun DPR: Kami Akan Patuh Putusan MK

Menjawab semua itu, terang Puan, DPR RI disebut telah berupaya mewujudkan kebijakan yang hadir dalam kehidupan rakyat selama Tahun Sidang 2024–2025. Adapun tema Laporan Kinerja Tahun Sidang 2024-2025 yakni ‘DPR RI: Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat’.

Sumber: