APBN untuk Bangun Kembali Ponpes Al-Khoziny, DPR Desak Perlindungan Komprehensif, Bukan Hanya Pasca Bencana

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah berencana menggunakan dana APBN untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang mengalami kerusakan. 

Langkah ini mendapat perhatian dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang menilai bahwa dukungan secara kemanusiaan tentu penting, namun perlu pendekatan yang lebih menyeluruh.

BACA JUGA:Ada Event ISF di Senayan, Polda Metro Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

BACA JUGA:Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Israel–Hamas, Dorong Kebangkitan Proses Perdamaian Palestina

"Kalau pemerintah ingin memperbaiki bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny menggunakan dana APBN, secara kemanusiaan tentu kita semua mendukung. Tidak ada yang menolak langkah membantu korban atau memulihkan pesantren yang sedang berduka," katanya kepada Disway.id, Jumat 10 Oktober 2025.

Namun, menurutnya, perbaikan fisik saja tidak cukup. 

"Pertanyaannya: apakah persoalan selesai hanya dengan membayar bangunan yang runtuh? Kalau negara datang hanya setelah bangunannya roboh, itu artinya kita belum belajar apa pun. Kita tidak butuh negara yang datang seperti pemadam kebakaran, baru muncul ketika api sudah membakar dan korban sudah berjatuhan," ujar Mufti.

BACA JUGA:Datang ke IMX 2025 Bikin Ngiler, Kementerian UMKM Bakal Gelar Pameran Otomotif Tahun Depan

BACA JUGA:Pramono Minta Tindak Tegas Peneror Bom di Sekolah Internasional Jakut: Kita Lawan Itu!

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, yang paling dibutuhkan adalah negara hadir secara proaktif sebelum terjadi kerusakan atau bencana. 

"Yang kita butuh adalah negara yang hadir sebelum ada korban, yang memastikan bahwa setiap pesantren di Indonesia aman, layak, dan terlindungi," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Ponpes Al-Khoziny bukan satu-satunya pesantren yang menghadapi tantangan serupa. 

"Ada banyak Al-Khoziny lain di pelosok negeri ini: pesantren-pesantren tanpa akses ke konsultan, tanpa kemampuan mengurus IMB dan PBG, tanpa bantuan negara," ungkapnya.

BACA JUGA:Cak Imin Usul Pemutihan Tunggakan Iuran JKN, BPJS Kesehatan: Kami Akan Ikuti Itu

Sumber: