Pramono Ungkap Strategi Tambal Kekurangan Anggaran Pembangunan 2026 Akibat Pemotongan DBH, Bantuan Pendidikan Tetap Berjalan

JAKARTA, DISWAY.ID - Pasca putusan yang dianggap berat oleh Kepala Daerah, Pramono ungkap strategi tambal kekurangan anggaran pembangunan 2026 akibat pemotongan DBH.

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memotong pemangkasan dana bagi hasil (DBH) ini membuat pemerintah daerah harus memutar otak dan meningkatan kretifitas dalam menambal kekurangan.

Diketahui begitu putusan ini diumumkan, sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah menggeruduk Kementerian Keuangan untuk menemui Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 7 Oktober 2025 lalu.

BACA JUGA:Bek Deportivo Alaves Facundo Garces Banding ke FIFA, Klaim Keturunan Malaysia

BACA JUGA:Cek Jadwal Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 11 Oktober 2025 Lengkap Lokasi, Jangan sampai Kelewatan!

Akan tetapi, Pramono Anung yang merupakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mau ambil bagian untuk melancarkan protes soal pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat (Pempus) ini.

Menurut Pramono apa yang sudah ditetapkan oleh Menkeu Purbaya telah disetujui oleh DPR dalam Undang-Undang APBN.

Sehingga kebijakan pemotongan DBH tersebut sangat sulit untuk ditawar lagi oleh kepala daerah.

"Untuk Jakarta sendiri, kalau ini sudah menjadi keputusan, apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR sehingga tidak ada ruang untuk berargumentasi," terangnya.

BACA JUGA:Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Prancis dan Jerman Pesta Gol, Belgia Tertahan

BACA JUGA:Kementrans Dorong Investasi Tiongkok ke Papua Melalui Kunjungan Kerja ke China

"Hanya kalau memang ada perubahan, tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025.

Meskipun demikian, Pramono tidak mau menyalahkan gubernur yang menolak pemotongan DBH, karena imbas pemotongan DBH ini akan sangat berat dirasakan bagi daerah lain yang besaran APBD-nya di bawah Jakarta.

"Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat," ujarnya.

Sumber: