Ketua KPK Sebut Pasal Pencucian Uang dan Tipikor Beri Efek Jera Bagi Pengemplang Pajak

BACA JUGA:Waduh! JPPI Sebut Korban Keracunan MBG Bukan Hanya Anak Sekolah, Ada Guru Hingga Ibu Hamil

BACA JUGA:Sensasi Off-Road Bareng Yamaha! Awak Media Jajal WR155 dan YZ125X di Event BLU CRU Skill Up

KPK juga mengingatkan kedepannya akan pentingnya budaya transparansi di tengah reformasi birokrasi pajak. 

Lebih lanjut, Setyo menambahkan bahwa pentingnya dengan moralitas untuk meraih kepercayaan publik.

Kolaborasi antar sektor juga harus dilaksanakan sehingga kebijakan fiskal bisa terwujud.

"Kita harus berani menembus sekat penegakan hukum sektoral. Kalau kasus TPPU, gunakan UU TPPU. Kalau korupsi, libatkan aparat hukum lain dan jangan berhenti di pajak saja," jelasnya.

"Kalau tata kelola pajak bersih, dampaknya akan besar terhadap persepsi publik dan dunia internasional terhadap integritas kita,” lanjutnya.

BACA JUGA:Hei Kluivert! Nasibmu Bakal Ditentukan Rapat Exco PSSI: Stay or Out?

BACA JUGA:Dasco Ungkap Anggota DPR Sering ‘Nombok’ Saat Reses, Dana Naik Jadi Rp702 Juta

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mendukung penuh upaya KPK dalam reformasi perpajakan. 

Penegakan hukum penegakan hukum berbasis pendekatan multi door, sedang diperkuat termasuk untuk kasus illicit enrichment, penggelapan pajak, dan korupsi terintegrasi dengan TPPU.

Ia menyatakan DJP berkomitmen menjadi mitra strategis KPK dalam membangun sistem pajak yang adil dan transparan. 

Bimo pun berharap jajaran pajak dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap keuangan negara.

“Kami percaya di setiap pengumpulan kekayaan ilegal, pasti ada kewajiban pajak yang tidak terpenuhi. Multi door approach akan memperkuat penegakan hukum dan menutup celah itu,” pungkas Bimo.

Sumber: