Gus Irfan Minta Kejagung Dampingi Kementerian Haji: Amanah Presiden, Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA, DISWAY.ID — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (14/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta pendampingan hukum bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk agar seluruh aktivitasnya bersih dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

“Kita sudah memulai minta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan juga kemarin kita ketemu teman-teman KPK. Sama, dalam rangka mewujudkan amanah Presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel,” ujar Gus Irfan kepada Disway.id, Selasa (14/10/2025).

BACA JUGA:Rangkap Jabatan Amran Sulaiman di Bapanas dan Kementan Disorot, Ekonom Celios: Tugas Dua Lembaga Berbeda

Langkah pendampingan ini disebut Gus Irfan sebagai bagian dari amanah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Presiden meminta agar seluruh proses penyelenggaraan haji di bawah kementerian baru ini dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Selain meminta pendampingan hukum, Gus Irfan juga mengungkapkan pihaknya tengah mengatur peralihan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah agar berjalan tanpa sengketa.

“Kami juga minta pendampingan terkait peralihan aset dari Kementerian sebelumnya, supaya prosesnya transparan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Seleksi Aparatur Ditracking Kejagung

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga meminta Kejagung untuk terlibat dalam proses seleksi pegawai baru.

BACA JUGA:KPK Panggil Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo Soal Kasus PT Antam-Loco Montrado, Belum Tampak Hadir

Tujuannya, memastikan aparatur yang bergabung di Kementerian Haji benar-benar bersih dan kredibel.

“Sekitar 300–400 orang yang akan masuk ke Kementerian Haji akan ditracking oleh Kejaksaan Agung untuk memastikan mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung bersama kami,” ujarnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan dukungannya penuh terhadap upaya Kementerian Haji dan Umrah dalam menjaga integritas lembaga.

“Tentunya ini dalam rangka kebersihan. Bukan bersih-bersih kotoran, tapi agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi korupsi,” tegasnya.

Sumber: