Satu Tahun Prabowo-Gibran, Apindo: Pengusaha Butuh Kepastian Regulasi

JAKARTA, DISWAY.ID - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalangan pengusaha meminta kepastian regulasi. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan, kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak.

Masalahnya, kata dia, terutama sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik.

Contoh konkretnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Dan ini berdampak pada dunia usaha.

BACA JUGA:Setahun Prabowo-Gibran, HMI Bogor Sebut MBG dan Antikorupsi Jadi Dua Mesin Penggerak Ekonomi

"Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics'

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mendorong Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya karena saat ini sedang terjadi "erosi teknokrasi."

Ia mencontohkan kebijakan Biodiesel di atas 30% (B50) yang rencananya diterapkan tahun depan. 

BACA JUGA:Setahun Prabowo-Gibran, HMI Bogor Sebut MBG dan Antikorupsi Jadi Dua Mesin Penggerak Ekonomi

"Ini nggak make sense. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi," ujar Ikhsan.

Ia juga menyoroti soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari Pemerintah.

Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) naik signifikan.

Baginya, secara angka ini tak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

BACA JUGA:1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, KPK Klaim OTT di Kemnaker Pendorong Reformasi Sistem

Sumber: