Ijazah Tertahan, Operasional Sekolah Swasta di Jabar Kembang-kempis

Daerah lainnya, seperti di Kota Banjar pembebasan ijazah bagi siswa yang menunggak SPP justru menuai polemik berkepanjangan. Kebijakan yang awalnya dianggap solutif itu kini dinilai berbalik arah menjadi bumerang yang mencekik leher sekolah swasta, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Janji pemerintah untuk menanggung tunggakan tersebut hingga kini masih menjadi angan-angan, meninggalkan luka finansial yang dalam bagi institusi pendidikan swasta. Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Kota Banjar, Asep Suharto, secara tegas menyoroti ketidakbijaksanaan kebijakan ini. 

Ia meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak luas. Menurutnya, kebijakan yang terkesan populis ini justru mengabaikan keberlangsungan hidup sekolah swasta dan hak-hak para pendidik di dalamnya. 

“Semoga gubernur Jabar Dedi Mulyadi lebih bijak lagi dalam mengambil kebijakan. Terutama terhadap SMK Swasta di Jabar agar tetap terjaga keberlangsungan hidupnya. Karena hal ini juga menyangkut hajat hidup guru-guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Asep Suharto, pada Senin (27/10/2025).

BACA JUGA:Atap Asrama Santri Ambruk di Situbondo, Faktor Cuaca Diduga Jadi Penyebabnya

Asep menjelaskan, antusiasme awal sekolah swasta di Kota Banjar sangat tinggi ketika kebijakan penggantian tunggakan ini digulirkan. Sebanyak 12 sekolah yang terhimpun dalam FKKSMKS Kota Banjar, dengan total kurang lebih 1.500 siswa, bersiap dengan menghimpun data tunggakan secara detail dan akurat. Proses yang penuh harapan ini akhirnya berujung pada kekecewaan. 

Setelah data terhimpun dan bahkan sempat dibahas dalam beberapa pertemuan dengan FKKSMKS tingkat Jawa Barat, janji pemerintah justru menguap. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikatakan membelokkan masalah dengan berdalih bahwa bantuan telah diberikan melalui mekanisme Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Alhasil, anggaran untuk membayar tunggakan siswa yang dijanjikan sama sekali tidak direalisasikan. “Sehingga untuk pembayaran tunggakan siswa justru tidak ada,” ucap Asep dengan nada kecewa. 

Dampak nyata dari kebijakan yang tidak ditindaklanjuti ini terlihat jelas di dua SMK swasta di Banjar. SMK Swasta Pasundan 1 Banjar dan SMK Swasta Pasundan 2 Banjar, yang berada di bawah naungan Yayasan YPDM Pasundan, harus menanggung beban tunggakan yang fantastis, mencapai total Rp861 juta. 

Kepala SMKS Pasundan 1 Banjar, Dra. Suryatini, membeberkan bahwa di sekolahnya terdapat tunggakan sekitar Rp475 juta yang melibatkan 323 ijazah. “Kami sangat berharap ada solusi mengenai tunggakan ini,” harapnya. Harapan serupa disampaikan oleh Kepala SMKS Pasundan 2 Banjar, Mahrur Spd. Ia menyatakan tunggakan di sekolahnya mencapai lebih dari Rp386 juta, melibatkan 249 ijazah.

BACA JUGA:9 Rekomendasi Event Halloween 2025 di Jabodetabek, Ada Parade Kustom hingga Festival Musik!

Mahrur menekankan perbedaan mendasar antara sekolah negeri dan swasta dalam menghadapi kebijakan ini. “Bagi sekolah negeri, penyerahan ijazah mungkin tidak menjadi masalah. Namun bagi kami di swasta, ini menjadi dilematis jika tunggakannya tidak diselesaikan. Tunggakan ini sangat penting untuk operasional sekolah, termasuk gaji para guru honor,” ujarnya. 

Dana Tebus Ijazah Belum Cair, Sekolah Swasta Kota Bogor Menunggu 

Sekolah swasta di Kota Bogor masih menghadapi kendala terkait program Tebus Ijazah melalui Kartu Dana Murid (KDM) dari Pemerintah Provinsi. Salah satunya adalah SMK Permata, yang sampai saat ini belum menerima pembayaran dari Pemprov untuk ijazah siswa yang telah diserahkan. 

Mubarok, salah seorang guru di SMK Permata, menjelaskan bahwa masalah terbesar sekolah swasta adalah tunggakan biaya pembayaran ijazah yang membuat pengelolaan keuangan sekolah menjadi kurang lancar. Namun di sisi lain, pihak sekolah juga tidak ingin menghambat para siswanya dengan menahan ijazah. 

“Kalau ijazah sudah diserahkan tapi pembayarannya belum datang, kami harus menunggu terlalu lama. Ini tentu akan berdampak pada operasional sekolah, tapi kami juga tidak ingin menghambat para siswa," kata Mubarok saat ditemui di SMK Permata, Kota Bogor, Senin (27/10/2025). 

Mubarok menambahkan, hingga kini dana KDM dari Pemprov terkait pogram tebus ijazah belum terealisasi untuk sekolah swasta, berbeda dengan Pemerintah Kota Bogor yang sudah membayar 108 ijazah siswa.

Sumber: