Kiprah Nancy Pelosi, Pamit dari Kongres AS Akhiri Karier Panjang di Panggung Legislatif

BACA JUGA:Kaledonia Baru Tahan Jepang, Bisakah Timnas Indonesia U-17 Bikin Kejutan Lawan Brasil di Piala Dunia 2025?

Ketua DPR merupakan satu-satunya jabatan di Kongres yang tercantum dalam Konstitusi AS. Setelah wakil presiden, jabatan ini menjadi posisi berikutnya dalam garis suksesi kepresidenan.

Dalam perannya, Pelosi memainkan peran penting dalam mendorong agenda beberapa presiden selama karier panjangnya di Capitol Hill. Ia banyak dipuji karena keberhasilannya meloloskan undang-undang layanan kesehatan andalan Presiden Barack Obama, serta kebijakan infrastruktur dan perubahan iklim pada masa pemerintahan Joe Biden.

Tindakan-tindakannya membuat Pelosi menjadi sasaran kemarahan Partai Republik, yang melihatnya sebagai simbol kaum elit pesisir dengan agenda besar dan radikal.

Ia memimpin dua upaya pemakzulan terhadap Trump, pertama pada 2019 terkait hubungan Trump dengan Ukraina.

BACA JUGA:Jokowi Sapa Relawan Projo Melalui Video di Kongres: Semangat, Jaga Persaudaraan!

Trump dituduh menekan Ukraina agar menggali informasi yang dapat merugikan Biden, serta menggunakan bantuan militer sebagai alat tawar. Ia kemudian dibebaskan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik.

Pemakzulan kedua terjadi pada 2021, ketika Trump dituduh menghasut penyerangan ke Gedung Capitol lewat pidatonya pada 6 Januari di depan para pendukungnya di luar Gedung Putih. Upaya itu pada akhirnya gagal dan Trump kembali dibebaskan.

Pada Kamis, ketika ditanya soal pengunduran diri Pelosi, Trump menyebutnya sebagai “perempuan jahat”.

BACA JUGA:Jokowi Tidak Hadiri Kongres Projo, Kirim Video ke Relawan, Kenapa?

“Aku senang dia pensiun. Aku rasa dia memberikan jasa besar bagi negara dengan pensiun,” kata Trump kepada wartawan di Oval Office. 

Sejak tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR, Pelosi tetap menjadi figur berpengaruh dalam politik nasional.

Baru-baru ini, ia berperan penting dalam membantu meloloskan Proposition 50 di California sebuah upaya penataan ulang daerah pemilihan yang bertujuan membalikkan lima kursi DPR untuk Partai Demokrat dalam pemilu sela 2026.

Sumber: