Warga Sabang Dukung Penindakan Beras Impor Ilegal 250 Ton: Sudah Lama Petani Merana

JAKARTA, DISWAY.ID - Operasi penyegelan kapal pengangkut, gudang penyimpanan, serta sekitar 250 ton beras impor ilegal di Sabang pada pekan lalu mendapat dukungan luas dari warga setempat. Situasi di Kota Sabang sejak penindakan berlangsung tetap aman dan tertib.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, masyarakat telah lama mengetahui adanya praktik pemasukan beras tanpa prosedur yang jelas melalui wilayah tersebut.

BACA JUGA:Kemenkes Temukan 4 Pelanggaran pada Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Papua

BACA JUGA:2 Kapal Karam di Selat Malaka, 7 Korban Selamat Setelah 3 Hari Terapung di Laut

“Alhamdulillah, kami sangat mendukung operasi ini. Kalau praktik seperti ini dibiarkan, petani di Aceh dan Sumut yang susah payah menanam padi bisa rugi besar. Kami berterima kasih kepada aparat yang bertindak tegas,” ujar warga tersebut dalam sebuah keterangan, Kamis, 27 November 2025. 

Di kawasan pelabuhan dan sekitar gudang yang disegel, warga lainnya juga menyampaikan dukungan serupa. Tidak terlihat penolakan ataupun protes. Sebaliknya, menurut warga, banyak yang mengapresiasi langkah aparat.

Fokus perhatian masyarakat saat ini lebih banyak tertuju pada penanganan banjir bandang yang melanda beberapa kabupaten di Aceh. Karena itu, isu beras ilegal tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat impor ilegal tersebut terus berjalan. Dukungan juga datang dari petani di Aceh Besar. Seorang petani, Teungku Junaidi (bukan nama sebenarnya), menyebutkan bahwa stok beras lokal saat ini memadai dan harga gabah tengah berada pada tingkat yang menggembirakan.

“Alhamdulillah kami petani sangat mendukung penahanan beras impor ini. Stok beras melimpah, gudang Bulog penuh, harga gabah bagus. Kami sedang masuk masa tanam rendeng. Kalau beras luar masuk seenaknya, harga kami pasti jatuh lagi,” ujarnya.

BACA JUGA:H+7 Operasi Zebra 2025, Korlantas Catat 95 Ribu Pelanggararan ETLE

Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menerbitkan izin impor beras sepanjang tahun 2025.

“Kami marah betul. Kok bisa masuk? Tidak ada izin impor beras. Pemerintah tidak pernah keluarkan izin tahun ini,” kata Zulkifli Hasan pada Selasa, 25 November di Jakarta.

Kasus pemasukan 250 ton beras ilegal itu diketahui berasal dari Thailand dan dilakukan oleh PT Multazam Sabang Group. Meski izin ekspor dari Thailand telah terbit sebelumnya, pemerintah pusat menolak rencana impor tersebut dalam rapat koordinasi teknis Kemenko Pangan pada 14 November 2025. Saat itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Aceh mencapai 94.888 ton—cukup hingga awal 2026.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemasukan beras ilegal tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan pangan nasional, terlebih produksi beras domestik tahun ini mencatat rekor tertinggi.

Sumber: