Polemik Surat Edaran Pencopotan Gus Yahya, Wasekjen PBNU Ungkap Dugaan Sabotase Sistem

JAKARTA, DISWAY.ID - Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang berisi pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU. 

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, menyebut adanya dugaan sabotase pada sistem Digdaya Persuratan PBNU.

Pasalnya, surat ederan tersebut tidak bisa di stempel digital sebagai keabsahan surat.

Ia menegaskan keputusan tersebut telah sesuai prosedur organisasi, sebagai tindak lanjut hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU, yang KH Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Aam) dan KH Ahmad Tajul Mafakhir (Katib Syuriyah).

"Surat Edaran 4785 itu adalah tindak lanjut resmi dari keputusan Rapat Harian Syuriyah. Di situ ditegaskan bahwa per 26 November 2025 pukul 00.45, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU. Sebab, Gus Yahya terbaca sudah menerima Surat Pengantar Risalah Rapat Harian Syuriyah sejak 23 November 2025 pukul 00.45," katanya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Kamis 27 November 2025.

BACA JUGA:PBNU Tegaskan Surat Pemberhentian Gus Yahya Sah, Isu Tanpa Stempel Hanya Teknis

Surat Balasan 4786: Klaim Ketidaksahan Surat 4785

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, pada hari yang sama, muncul Surat Nomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani KH Yahya Cholil Staquf dan Wasekjen PBNU H Faisal Saimima. 

Surat tersebut membantah keabsahan Surat Edaran 4785 karena tidak memenuhi ketentuan administratif, seperti, tidak ada stempel digital Peruri dengan QR Code yang valid masih terdapat watermark draft, QR Code yang dipindai menunjukkan status 'tanda tangan belum sah'

BACA JUGA:Katib Syuriyah KH Sarmidi Husna Tegaskan Surat Edaran PBNU Soal Pemberhentian Gus Yahya Sah dan Berlaku

Dugaan Sabotase Digdaya: Hak Stamping Hilang dan Preview Dokumen Rusak

Nur Hidayat kemudian menjelaskan kronologi teknis yang menurutnya menunjukkan adanya gangguan serius dalam sistem Digdaya Persuratan PBNU.

Ia memaparkan bahwa pada Selasa malam, 25 November 2025, staf Syuriyah mencoba meminta pembubuhan stempel digital pada Surat 4785. 

Namun, akun milik Super Admin diduga kehilangan hak stamping.

"Pukul 21.54 WIB saya mengkonfirmasi ke Tim Peruri, menanyakan siapa yang mencabut hak stamping untuk akun [email protected] dan [email protected]. Jawaban Tim Peruri, kedua akun itu masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel. Dari sini kami menyimpulkan ada aksi sabotase dari Tim Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut," ujar Nur Hidayat.

Sumber: