Dorong Ekonomi Digital, Pemerintah Perkuat Investasi dan Perluas Penggunaan QRIS

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia kini memasuki fase penting dalam percepatan transformasi digital sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Proyeksi ekonomi digital nasional terus menunjukkan tren positif. Setelah mencatat nilai sekitar USD 90 miliar pada 2024, sektor ini diperkirakan melonjak hingga USD 360 miliar pada 2030.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Salah satunya melalui pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang kian masif digunakan masyarakat dan pelaku usaha.

Menurut data Bank Indonesia, hingga Semester I 2025 terdapat 57 juta pengguna QRIS, dengan 39,3 juta merchant, di mana 93,16 persen di antaranya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Airlangga menilai kehadiran teknologi pembayaran digital tak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dan terhubung ke ekosistem digital yang lebih luas. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan digitalisasi juga membawa tantangan baru.

“Kita perlu memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital, serta membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di Jakarta (30/10).

BACA JUGA:Ketua DPD RI Puji Disway Award 2025: UMKM Lokal Tulang Punggung Ekonomi RI

Dorong Investasi Digital dan Penguatan Ekonomi Nasional

Selain terus memacu digitalisasi UMKM, pemerintah juga mendorong peningkatan investasi asing dan penguatan perusahaan nasional sebagai strategi memperkokoh struktur ekonomi digital. Langkah ini semakin relevan mengingat target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Airlangga menekankan bahwa transformasi digital tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Diperlukan skema pendanaan yang lebih fleksibel, profesional, dan berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebagai lembaga yang bertugas mengelola aset strategis negara, memperkuat investasi jangka panjang, serta menarik co-investment dari mitra global. Kehadiran Danantara diharapkan menjadi sumber pendanaan mandiri guna mendukung proyek strategis nasional tanpa ketergantungan berlebihan pada modal asing.

BACA JUGA:Ekspor Mamin Halal Melonjak, BSI: Indonesia Punya Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi 2026

Danantara Siap Jalankan Mandat Ganda: Imbal Hasil dan Dampak Ekonomi

Dalam peta jalan Danantara Investment Management (DIM) 2026, lembaga ini diarahkan untuk menjalankan mandat ganda: menghasilkan imbal hasil yang stabil bagi negara sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.

Sumber: