Kendala Penanganan Dampak Longsor dan Banjir di Jalur Padang-Bukittinggi Dibeberkan Kementerian PU

TANAH DATAR, DISWAY.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membeberkan kendala penanganan dampak bencana tanah longsor dan banjir bandang di ruas Jalan Nasional yang menghubungkan Padang-Bukittinggi.

Sejatinya, kendala tersebut tidak begitu mengganggu penanganan. Hanya saja mendung tebal disertai hujan deras terus mengguyur Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sejak Sabtu, 6 Desember 2025.

Begitu hujan mereda, tanpa menunggu lama Tim Kementerian PU langsung bergerak melanjutkan pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan pengamanan tebing yang tergerus. 

BACA JUGA:Ketahui Dosis Vitamin D yang Tepat untuk Dikonsumsi Harian Sesuai Usia, Ini Kata Dokter

BACA JUGA:Bukan Zakat, Ini Amalan yang Paling Cepat Mengundang Rezeki Menurut Rasulullah

Lumpur yang masih basah, sisa hujan yang menyisakan licin di permukaan jalan, hingga kabut tipis yang kembali turun, tak menghalangi langkah para pekerja di lapangan. 

Mereka berpacu dengan waktu, memanfaatkan setiap jeda cuaca untuk mengembalikan denyut konektivitas Lembah Anai.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan  pemulihan konektivitas menjadi prioritas pasca bencana di Sumatera Barat. 

BACA JUGA:Asmirandah Beri Rekomendasi Vitamin D yang Dikonsumsi saat Hamil, Ini Manfaatnya

BACA JUGA:Wajib Baca! 3 Shio Jadi Anak Emas di Tahun Kuda 2026: Hoki Lancar, Rezeki Deras

"Jalur Padang-Bukittinggi merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik. Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin," kata Menteri Dody.

Penanganan dilakukan melalui pembersihan material longsor, perbaikan badan jalan agar segera fungsional terbatas, serta pengalihan alur Sungai Batang Anai yang bergeser mendekati badan jalan. 

Saat ini, pengerjaan melibatkan 26 unit alat berat dan dilanjutkan dengan rencana penanganan permanen. 

Kementerian PU menargetkan akses Padang-Bukittinggi di kawasan Lembah Anai dapat dimanfaatkan secara fungsional terbatas paling lambat 16 Desember 2025. 

Sumber: