Lukmanul Hakim Soroti Penghakiman Publik ke Zulhas soal Bencana Sumatera: Sangat Brutal!

JAKARTA, DISWAY.ID - - Politisi PAN, Lukmanul Hakim, sebut justifikasi publik ke Zulkifli Hasan sewaktu menjabat Menhut soal bencana banjir Sumatera adalah bentuk brutalisasi politik.

Lukmanul menilai melempar kesalahan kepada Zulkifli Hasan (Zulhas) sewaktu menjadi Menteri Kehutanan (Menhut) sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan perilaku politik yang brutal dan zalim. 

BACA JUGA:Ngeri! Rekaman CCTV Mobil MBG Ngegas Tabrak Siswa SD Cilincing: Lindas Murid yang Duduk di Lapangan

BACA JUGA:Segini Kecepatan Mobil Mini Bus Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Saat Duduk di Lapangan Sekolah

“Ini bentuk brutalisasi politik dan kezaliman yang terjadi di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan. Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan Bersama yang adil dan beradab,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim, dalam keterangannya, Rabu, 10 Desember 2025. 

Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkait-kaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan alam seorang pejabat publik. Fenomena ini kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan “balas dendam politik” yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi. 

“Boleh saja seorang pejabat publik diminta pertanggung jawabannya, tapi pakai proses yang benarlah. Jangan dengan penggalan sepotong cerita terus membuat kesimpulan dan menjatuhkan vonis seseorang bersalah,” tegas sosok yang karib disebut Bang Lukman ini.

BACA JUGA:Kata Waka BGN Soal Mobil SPPG Ngegas Tabrak Siswa SD di Cilincing: Tak Ada Korban Jiwa

Namun yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan yang sekarang menjadi Ketua Umum PAN dan Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kabinet Merah-Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan meliar dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi kita.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan. Tunggulah penyelidikan yang dilakukan oleh yang berwenang. Jangan mudah ambil kesimpulan tanpa melihat proses yang lengkap. Jangan pula mudah melakukan penghakiman tanpa dasar yang kuat,” papar Lukmanul.

Karenanya, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan Keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut dari 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014 menggantikan Malem Sambat (MS) Kaban. 

BACA JUGA:FIX! Dirut Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran yang Tewaskan 22 Karyawan

Pada Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Ptesiden Boediono, ada kebijakan penataan tata ruang di beberapa provinsi di Sumatera.

Sumber: