Warga Miskin Jabar Tempati Urutan ke 2 Nasional, Bappenas: Banyak Terkonsentrasi di Kawasan Rebana

BACA JUGA:Finalisasi UMP 2026, Pemprov DKI Berikan 3 Insentif untuk Buruh Tahun Depan

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan caranya dalam menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

Dilansir dari jabarekspres.com, sejauh ini Pemprov Jabar tidak ada program khusus dalam pengentasan angka kemiskinan, bahkan pembagian bansos atau program pemberdayaan masyarakat juga nyaris tidak terdengar.

Tidak hanya itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial (Dinsos) pada tahun anggaran 2025 ini mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan.

Dinsos Jabar pada 2025 hanya mendapat jatah alokasi hanya Rp150 miliar, padahal peran dari Dinsos sangat vital dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Hal yang sama juga dialami oleh OPD-OPD lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa dengan KDM menyampaikan jika dirinya lebih memilih pengentasan kemiskinan dengan caranya sendiri, yaitu dengan menekan angka pengangguran dan peningkatan kualitas pendidikan.

BACA JUGA:Kapolda Metro Jaya Tinjau Pospam Stasiun Gambir, Pastikan Keamanan Libur Nataru

BACA JUGA:10 Wisata Hidden Gems di Yogyakarta yang Murah Meriah, Liburan Nataru Makin Seru!

KDM menyampaikan jika angka pengangguran di Jawa Barat harus ditekan dengan cara penyerapan lapangan pekerjaan, khususnya untuk sektor Industri.

Tidak hanya itu, KDM lebih memperhatikan pengoptimalkan peningkatan kesejahteraan usaha petani dnegan cara menyiapkan lapangan kerja baru untuk menyerap para tenaga kerja.

Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja itu bisa digenjot dengan pertumbuhan industri-industri di Jawa Barat yang saat ini berkembang, apalagi dengan peningkatan investasi juga tinggi.

“Industrinya sekarang sudah bergerak seperti di Indramayu. Sudah bergerak di Subang, sudah bergerak ke Majelengka. Nanti juga akan ada siklus ekonomi yang terjadi,” papar KDM dilansir dari jabarekspres.com.

KDM menyampaikan dalam mendukung penyediaan tenaga kerja yang berkualitas maka pendidikan juga diperbaiki.

Pola pendidikan khususnya di SMK yang selama ini dilakukan tidak singkron dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri.

Sumber: