BMAD dan BMTP Plastik Dinilai Bisa Jadi Bumerang, Industri Hilir Angkat Suara

Selasa 20-01-2026,01:01 WIB

Reporter: Marieska Harya Virdhani|

Editor: Marieska Harya Virdhani

BMAD dan BMTP Plastik Dinilai Bisa Jadi Bumerang, Industri Hilir Angkat Suara

Sejumlah asosiasi industri plastik hilir menilai penerapan kebijakan tersebut, jika tidak dirancang secara presisi dan berbasis data, justru dapat menekan daya saing manufaktur dalam negeri serta mengancam keberlanjutan hilirisasi industri Indonesia.--Istimewa

Ketika bahan baku dalam negeri menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif, industri manufaktur nasional kehilangan daya saing, dan impor barang jadi menjadi semakin menarik secara harga.

Dampak kebijakan ini akan langsung dirasakan oleh industri nasional bergantung pada bahan baku plastik strategis, khususnya PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE.

Pasalnya ketiga komoditas tersebut merupakan input utama bagi berbagai sektor strategis, termasuk industri kemasan, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, air minum dalam kemasan, aneka tenun plastik, hingga industri daur ulang plastik, yang secara agregat berkontribusi lebih dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja sekitar 7,06 juta.

Ketergantungan ini tercermin dalam struktur biaya produksi.

Sejumlah asosiasi industri pengguna plastik mencatat bahwa bahan baku plastik menyumbang porsi signifikan dalam biaya produksi, yakni sekitar 30–50 persen pada industri makanan dan minuman, 60–80 persen pada industri kemasan, 5–20 persen pada industri elektronik, serta 20–40 persen pada industri daur ulang plastik.

Dengan struktur biaya seperti ini, kenaikan harga bahan baku akibat kebijakan yang tidak terkalibrasi akan langsung menekan daya saing industri nasional.

Oleh karena itu, kebijakan BMAD dan BMTP terhadap bahan baku strategis tidak hanya berdampak pada perekonomian jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap ekosistem industri nasional.

Apabila tidak dirancang dengan cermat, kebijakan tersebut berisiko melemahkan sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, menegaskan bahwa dorongan untuk mengevaluasi kebijakan BMAD dan BMTP tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek perekonomian jangka pendek, tetapi juga implikasi struktural terhadap ekosistem industri nasional.

Ia menyoroti adanya potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang justru dapat mendorong industri beralih ke impor produk akhir, sehingga melemahkan basis manufaktur dalam negeri.

Oleh karena itu, Adhi menekankan pentingnya kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik industri hulu maupun hilir, dalam proses investigasi kebijakan.

“Kita ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasirekomendasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” ujarnya.