Guru Besar dan Tanggung Jawab Peradaban

JAKARTA, DISWAY.ID - Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi kompetisi ekonomi, disrupsi teknologi, dan fragmentasi sosial, ada satu peristiwa akademik yang sering luput dari perhatian publik, padahal maknanya jauh melampaui seremoni: pengukuhan Guru Besar.

Ia bukan sekadar kenaikan jabatan fungsional tertinggi dalam dunia perguruan tinggi. Ia adalah penanda puncak perjalanan intelektual sekaligus awal dari tanggung jawab yang lebih besar—tanggung jawab peradaban.

Dalam tradisi akademik global, Guru Besar adalah custodian of knowledge: penjaga arah ilmu, penentu kualitas diskursus, dan penyangga integritas akademik.

Dalam tradisi Islam, maknanya bahkan lebih dalam. Ilmu bukan hanya akumulasi pengetahuan, tetapi amanah moral. Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu (QS. al-Mujādilah: 11). Namun peninggian derajat itu bukan privilese sosial, melainkan mandat etis.

BACA JUGA:Masa Depan Negeri Para Mullah

BACA JUGA:Mbeumo Cetak Sejarah, Samai Rekor 13 Tahun Legendaris Van Persie di Manchester United

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jalan ilmu adalah jalan menuju tanggung jawab spiritual. Karena itu, doa Nabi yang sangat relevan bagi dunia akademik modern justru bukan permohonan tambahan ilmu, melainkan perlindungan dari ilmu yang tidak membawa manfaat.

Ilmu yang berhenti pada publikasi, gelar, atau reputasi—tanpa menjelma menjadi kebajikan sosial—adalah ilmu yang kehilangan ruhnya.

Ilmu dan Krisis Zaman

Dunia hari ini menghadapi krisis yang tidak bisa dijawab oleh satu disiplin saja. Krisis ekologi, misalnya, tidak cukup diselesaikan oleh teknologi lingkungan tanpa perubahan etika konsumsi.

Krisis demokrasi tidak bisa ditangani hanya dengan regulasi politik tanpa penguatan literasi publik dan etika komunikasi. Revolusi kecerdasan artifisial tidak akan otomatis membawa keadilan jika tidak disertai refleksi moral tentang kuasa algoritma dan dampaknya bagi kemanusiaan.

Di titik inilah peran Guru Besar menjadi strategis. Mereka tidak hanya dituntut menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memberi arah pada pengetahuan itu.

Ibnu Khaldun sejak abad ke-14 telah mengingatkan bahwa ilmu adalah fondasi bangunan peradaban (‘umrān). Tanpa ilmu yang berorientasi pada keadilan, peradaban akan rapuh, betapapun megah infrastrukturnya.

Pemikir modern pun menyuarakan kegelisahan serupa. Jürgen Habermas mengingatkan bahwa rasionalitas instrumental—ilmu yang hanya mengejar efisiensi—harus diimbangi rasionalitas komunikatif, yakni ilmu yang menjaga ruang publik tetap sehat dan deliberatif.

Sementara Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan sejati diukur dari perluasan kebebasan manusia, bukan semata pertumbuhan angka.

Sumber: