OJK Siap Terapkan Penguatan Pasar Obligasi, Mampu Tarik Investor Baru?

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketidakpastian ekonomi global saat ini memberikan efek domino cukup telak. Mulai dari kredit macet, suku bunga tinggi, lemahnya kebijakan obligasi hingga situasi geopolitik yang menyebabkan melemahnya nilai tukar uang, harga barang melambung tinggi, negara kesulitan mendapat investor baru.

Inilah yang sedang dibenahi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Penguatan pasar obligasi diproyeksikan untuk mendorong keuangan berkelanjutan.

Langkah ini setidaknya dapat memperkuat strategis penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal, mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan baik di level Asia maupun nasional.

OJK dan ADB bergerak mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3, dengan standarisasi, harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi secara lintas batas.

BACA JUGA:Viral Bocah Tertimpa Pembatas Saf Gegara Bercanda di Masjid, Jadi Pelajaran Buat Orang Tua!

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici menjelaskan, penguatan pasar obligasi ini setidaknya akan mendorong pasar modal jauh lebih tangguh.

"Dengan kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional, hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan," tutur Retno kepada Disway dan media lainnya secara daring, pada Selasa (03/02).

Ia menambahkan, untuk memuluskan program keuangan berkelanjutan di pasar modal, OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi seperti penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Sementara itu dari segi pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK juga mendorong agar bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

BACA JUGA:Purbaya Ngebet Bos OJK Segera Terpilih, Surati BI Bentuk Pansel

"Publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional," tuturnya.

Sementara itu, OJK sendiri diketahui mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked) telah mencapai Rp 54,94 triliun (setara USD 3,28 miliar).

Tidak hanya itu, dilansir dari data Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh nilai 70,2 (di atas rata-rata global di 69,5). Indonesia pun telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s.

Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian dan visi dimaksud menjadi signal positif bagi sektor swasta atau instansi lain untuk berinvestasi pada agenda Pembangunan di Indonesia.

Sumber: