IESR Nilai WFH 1 Hari dan Transportasi Umum Ampuh Tekan Konsumsi BBM di Tengah Krisis Energi Global

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemanfaatan transportasi umum dan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama saat ketidakpastian pasokan energi global berdampak ke Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kebijakan ini tidak hanya relevan sebagai respons jangka pendek, tetapi juga penting dalam membentuk pola konsumsi energi yang lebih efisien.

Ia menyebut kombinasi WFH dan peningkatan penggunaan transportasi publik dapat mengurangi mobilitas harian masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta yang menjadi penyumbang besar konsumsi BBM.

BACA JUGA:SMK 3+1 Jadi Jalan Cepat Lulusan Tembus Kerja Global

Dengan berkurangnya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, tekanan terhadap kebutuhan BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Fabby juga menegaskan kebijakan WFH satu hari per minggu merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan lonjakan permintaan energi. Namun, ia berharap kebijakan tersebut harus dibarengi dengan dorongan kuat terhadap penggunaan transportasi umum agar dampaknya lebih luas.

“WFH satu hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM,” ujarnya.

Menurutnya, manfaat WFH memang nyata, tetapi kontribusinya terhadap total konsumsi BBM nasional tetap terbatas. Hal ini karena penggunaan energi juga didominasi oleh sektor logistik, industri, serta perjalanan antarkota. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar.

Dalam jangka pendek, pemerintah didorong untuk memperkuat layanan transportasi umum melalui berbagai insentif.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemberian diskon tarif untuk moda transportasi seperti bus rapid transit (BRT), kereta komuter, hingga LRT di wilayah perkotaan.

BACA JUGA:DPR RI Matikan Lampu pada 20.00 WIB Demi Efisiensi Energi dan BBM

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kualitas layanan transportasi publik tetap terjaga, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga keamanan. Dengan demikian, masyarakat memiliki alasan kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

Di sisi lain, penghematan energi harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk pembatasan perjalanan dinas non-prioritas dan optimalisasi pertemuan daring.

Sumber: