Soal Distribusi MBG, P2G Ingatkan Potensi Pemborosan: Sesuaikan Kalender Sekolah

JAKARTA, DISWAY.ID– Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memangkas distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari kerja menuai kritik tajam dari kalangan pendidik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, pengurangan frekuensi makan siang bagi peserta didik tersebut tidak akan secara otomatis menyelesaikan persoalan distribusi jika pemerintah tetap mengabaikan realitas di lapangan.

P2G menyoroti adanya jurang pemisah antara kebijakan pusat dengan dinamika kalender pendidikan di berbagai daerah. Tanpa sinkronisasi yang matang, kebijakan efisiensi ini justru berpotensi memicu pemborosan anggaran negara akibat distribusi logistik yang tidak tepat sasaran.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan bahwa akar masalah penyaluran MBG bukan sekadar pada hitung-hitungan hari kerja versus akhir pekan.

BACA JUGA:Pemangkasan hingga MBG Libur Sabtu, SPPG Pastikan Kualitas Gizi Tetap Terjaga

Menurutnya, pemerintah harus memahami bahwa operasional sekolah jauh lebih kompleks dari sekadar jadwal Senin hingga Jumat.

"Masalah mendasar dalam distribusi MBG ke sekolah itu bukan hanya soal lima atau enam hari, tetapi bagaimana program ini menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Sebab, hari libur atau hari tanpa kegiatan belajar di kelas itu tidak hanya jatuh pada Sabtu atau Minggu," ujar Iman dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Iman mencontohkan berbagai agenda sekolah yang kerap dilakukan di luar lingkungan institusi, seperti studi banding, kegiatan ekstrakurikuler besar, hingga hari libur situasional yang spesifik di daerah tertentu.

Jika sistem pengiriman makanan tetap kaku dan tidak terintegrasi dengan jadwal sekolah, risiko makanan terbuang sia-sia menjadi sangat besar.

Persoalan ini menjadi krusial mengingat jatah makanan yang sudah telanjur diproduksi dan dikirim tidak akan bisa dikonsumsi jika ribuan siswa sedang berkegiatan di luar sekolah. Hal inilah yang dikhawatirkan P2G akan menjadi celah kebocoran anggaran negara secara masif.

BACA JUGA:2 Prajurit TNI Kembali Gugur Pasca Serangan Israel ke Lebanon, Kemhan Pastikan Investigasi Berjalan

"Kalau siswa mengadakan kegiatan di luar sekolah dalam jumlah besar, berarti ada jatah MBG yang tidak akan termakan. Kami sangat tidak ingin uang negara digunakan secara mubazir hanya karena manajemen distribusi yang kurang fleksibel," tegas Iman.

P2G mendesak Badan Gizi Nasional untuk membangun sistem komunikasi yang lebih erat dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat.

Sinkronisasi data mengenai jadwal kegiatan siswa dinilai sebagai kunci utama agar efisiensi anggaran yang diinginkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa benar-benar tercapai tanpa mengorbankan kualitas maupun kuantitas hak gizi jemaah didik.

Sumber: