WARNING! Laju Utang Indonesia Bengkak, Kondisi Fiskal Negara Kritis

JAKARTA, DISWAY.ID - Kondisi fiskal Indonesia sedang kritis ditandai dengan tembok utang atau debt wall tertinggi yang sedang membayangi.

Dengan memanasnya konflik geopolitik di muka global, sejumlah ekonom juga turut menyoroti kondisi fiskal Indonesia di tahun ini, yang juga turut memasuki fase kritis yang cukup menentukan.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), ambisi pertumbuhan tinggi bersinggungan secara frontal dengan realitas beban utang yang mencapai puncaknya dalam sejarah modern republik. 

BACA JUGA:Penataan Ulang Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tunggu Pengumuman AHY

Pasalnya di tahun 2026 ini semakin terlihat bahwa Indonesia harus menghadapi "tembok utang" (debt wall) dengan nilai jatuh tempo yang mencapai Rp 833,96 triliun.

Angka ini sendiri merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036, meningkat dari beban tahun 2025 yang sebesar Rp 800,33 triliun.

"Tekanan likuiditas ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi hasil dari akumulasi penerbitan utang jangka menengah di masa lalu, termasuk konsekuensi dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia selama masa pandemi COVID-19," tutur Ekonom ISEAI, Ronny P Sasmita, kepada Disway pada Kamis 23 April 2026. 

BACA JUGA:Purbaya Tolak Mentah-Mentah Tawaran Utang IMF, Ini Langkah yang Dilakukan

Melanjutkan, Ronny memaparkan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap profil jatuh tempo 2026, menunjukkan bahwa utang sebesar Rp 154,5 triliun berasal dari SBN hasil kerja sama burden sharing

Menurutnya, fakta bahwa beban ini akan terus meningkat menjadi Rp 210,5 triliun pada tahun 2027 menandakan bahwa tahun 2026 hanyalah awal dari periode tekanan likuiditas yang panjang dan melelahkan bagi fiskal nasional. 

Selain itu, peningkatan tajam pada komponen burden sharing pada tahun 2026 mencerminkan berakhirnya masa "bulan madu" likuiditas murah dari bank sentral. Pemerintah kini harus berhadapan langsung dengan mekanisme pasar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh instrumen-instrumen tersebut.

BACA JUGA:Skema Pembayaran Utang Whoosh Sudah Tahap Final, Kemenkeu Berpeluang Ambil Alih Proyek Kereta Cepat

"Dari perspektif ekonomi kritis, besarnya volume refinancing ini menciptakan kerentanan ekstrem terhadap volatilitas pasar keuangan. Jika pada saat jatuh tempo kondisi pasar sedang mengalami risk-off atau kenaikan suku bunga global, maka pemerintah akan terpaksa melakukan rollover utang dengan biaya yang jauh lebih mahal," pungkas Ronny

"Pada akhirnya, hal ini akan memperburuk defisit di tahun-tahun mendatang," tambahnya.

Sumber: