Makan Bergizi, Tata Kelola Kurang Gizi

"Anak saya tetap kurang gizi, Pak."

Pejabat itu menjawab:

"Itu di luar indikator keberhasilan kami."

Percakapan fiktif tersebut terdengar lucu, tetapi justru menggambarkan bahaya ketika ukuran keberhasilan administratif berbeda dengan kebutuhan nyata masyarakat.

BACA JUGA:Kesehatan Mental Menjadi Pondasi Penting dalam Uncertainty Era

Masalah berikutnya adalah sentralisasi pengelolaan yang terlalu besar. Ketika sebuah program nasional harus menjangkau jutaan penerima di ribuan wilayah, kompleksitasnya luar biasa.

Setiap rantai distribusi membuka peluang terjadinya kebocoran. Dalam istilah ekonomi, semakin panjang rantai birokrasi, semakin banyak "mulut" yang ingin ikut mencicipi anggaran sebelum makanan sampai ke meja penerima.

Korupsi kemudian bukan lagi sebuah kejutan. Ia menjadi seperti tamu yang sudah RSVP jauh-jauh hari.

Tentu tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada individu tertentu. Korupsi sering kali merupakan gejala dari sistem yang lemah.

Jika prosedur pengawasan longgar, transparansi minim, dan akuntabilitas kabur, maka bahkan orang baik sekalipun akan kesulitan bekerja dengan benar. Sebaliknya, sistem yang kuat dapat membatasi peluang penyimpangan bahkan bagi mereka yang memiliki niat buruk.

BACA JUGA:Resmi! Penyandang Disabilitas Kini Bisa Jadi Anggota Polisi, DPR Sahkan UU Polri Baru

Karena itu, solusi utama bukan sekadar mengganti pejabat.

Mengganti pejabat tanpa memperbaiki sistem ibarat mengganti sopir bus yang remnya blong.

Penumpang mungkin merasa lebih tenang selama lima menit pertama, tetapi setelah itu mereka kembali menghadapi masalah yang sama.

Apa yang seharusnya dilakukan?

Sumber: