Dapur yang Paling Membutuhkan
Mashudi: MBG bukan hanya urusan nasi, lauk, sayur, buah, susu, dapur, dan kotak makan. MBG juga urusan keberanian negara menentukan prioritas.-dok disway-
Lalu disisir lagi. Saat libur sekolah, MBG tidak diberikan. "Dari situ muncul potensi penghematan sekitar Rp3,004 triliun," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
Masih belum berhenti. Pelajar tingkat SLTA juga mulai dipertimbangkan tidak seluruhnya menjadi penerima.
Saya membaca ini sebagai tanda bahwa pemerintah mulai bertanya kepada dirinya sendiri: apakah program ini harus diberikan kepada semua, atau dikembalikan kepada mereka yang paling membutuhkan?
Karena program publik sering dipersoalkan bukan karena niatnya buruk. Banyak program lahir dari niat baik. Tetapi niat baik saja tidak cukup. Ia harus ditemani data. Ditemani keberanian memilih.
BACA JUGA:BGN Pangkas Penerima MBG di Jawa, Sasar Anak yang Butuh Intervensi Gizi
MBG lahir dari niat besar. Pemerintah ingin mengintervensi masalah gizi. Pemerintah ingin anak-anak tumbuh lebih sehat. Pemerintah ingin ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia dini, dan pelajar dari keluarga rentan tidak dibiarkan sendirian menghadapi keterbatasan dapur di rumah.
Kalau begitu niatnya, MBG harus pulang ke niat awal itu.
Jangan sampai program ini berubah menjadi perlombaan membagikan porsi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ukurannya hanya jumlah penerima. Jangan sampai yang dikejar adalah angka besar, sementara yang paling lapar justru belum tentu paling dulu sampai.
Sebab tidak semua anak berangkat sekolah dari dapur yang sama.
Ada anak yang pagi-pagi sudah sarapan telur, susu, roti, dan buah. Ada yang dibawakan bekal oleh ibunya. Ada yang uang jajannya lebih besar dari harga satu porsi makan bergizi.
Tetapi ada juga anak yang berangkat hanya dengan air putih. Ada yang sarapannya nasi kemarin. Ada yang lauknya garam. Ada yang orang tuanya masih menghitung, hari ini beli beras dulu atau bayar utang warung dulu.
Mereka sama-sama anak Indonesia. Tetapi kebutuhannya tidak sama.
Di situlah negara harus hadir.
Yang paling lapar harus lebih dulu diberi makan. Yang paling rentan harus lebih dulu dilindungi.
Pemerintah sebenarnya sudah punya alat untuk membaca itu. Ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Di dalamnya, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Ada desil 1 sampai desil 10.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: