Masuk 10 Besar Nasional, Pemprov Riau Berhasil Entaskan Seluruh Desa Tertinggal

PEKANBARU, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatatkan pencapaian signifikan dalam pemerataan pembangunan daerah. Dalam agenda ekspos satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau masa bakti 2025–2030, Pemprov Riau mengumumkan keberhasilan mengentaskan seluruh desa dari status tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memaparkan bahwa Indeks Desa Provinsi Riau tahun 2025 kini berada di peringkat 10 besar nasional. Dengan raihan skor sebesar 76,279, Provinsi Riau kini secara resmi menyandang status sebagai provinsi dengan perkembangan desa "Maju".

Pembangunan yang terintegrasi membuat 1.591 desa yang tersebar di wilayah Riau mengalami peningkatan kelas. Saat ini, sudah tidak ada lagi desa di Riau yang berada di bawah kategori tertinggal maupun sangat tertinggal.

BACA JUGA:Pemprov Riau Kembali Gelar Mudik Gratis 'Balek Besamo 2026' Bagi Mahasiswa di Jawa

Berikut adalah rincian komposisi kategori status perkembangan desa di Provinsi Riau saat ini:

• Desa Mandiri: 759 desa (menjadi kelompok terbesar dengan kemandirian ekonomi yang kuat)
• Desa Maju: 471 desa
• Desa Berkembang: 361 desa
• Desa Tertinggal: 0 desa
• Desa Sangat Tertinggal: 0 desa

“Alhamdulillah, Indeks Desa Riau berada di peringkat 10 nasional dengan status maju. Ini menunjukkan pembangunan desa di Riau berada pada jalur yang tepat,” ujar SF Hariyanto dalam pemaparannya di Balai Pauh Janggi, Jumat (20/2/2026).

Transformasi positif ini didorong oleh kebijakan keberpihakan anggaran dari pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Riau telah mengucurkan Bantuan Keuangan Provinsi untuk desa dengan nilai total mencapai Rp40.290.000.000.

Dana stimulan tersebut disalurkan secara merata kepada 1.579 desa penerima guna membiayai berbagai program prioritas di tingkat tapak. SF Hariyanto menegaskan alokasi anggaran ini difokuskan untuk memperkuat infrastruktur dasar pedesaan, program pemberdayaan masyarakat secara langsung, serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

BACA JUGA:Kawal Jam Kerja Ramadan, Satpol PP Riau Bakal Razia ASN yang Keluyuran di Tempat Umum

“Kami ingin memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Bantuan keuangan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah agar desa semakin mandiri dan produktif,” tambah SF Hariyanto.

Selain fokus pada pembenahan infrastruktur dan bantuan langsung, Pemprov Riau juga mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Melalui intervensi Bantuan Keuangan Khusus (BKK), tercatat sebanyak 1.260 unit BUMDesa di Riau kini berstatus aktif dan berdaya.

Dari total unit yang aktif tersebut, sebanyak 388 BUMDesa telah masuk dalam kategori Maju, sementara 403 unit lainnya berada di kategori Berkembang. Peningkatan kapasitas unit usaha ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran di pedesaan.

“BUMDesa harus menjadi lokomotif ekonomi desa. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan, kita ingin desa mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas SF Hariyanto.

Sumber: