Sofyano Dorong Danantara Biayai Depo Peti Kemas, Ini Alasan dan Dampaknya

“BUMN harus menjadi benchmark harga dan kualitas layanan. Swasta tetap diberi ruang berkompetisi, tetapi kompetisinya harus sehat, transparan dan tidak menciptakan struktur tarif yang membebani dunia usaha,” tegas Direktur Puskepi tersebut.

Menurutnya, keberadaan depo BUMN juga dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi perekonomian nasional.

Pertama, pemerintah memiliki instrumen untuk membantu menekan biaya logistik. Kedua, keuntungan dari aktivitas bisnis tersebut dapat tetap berputar di dalam negeri dan menjadi salah satu sumber pendapatan BUMN.

Ketiga, pemerintah dapat merencanakan kapasitas depo berdasarkan kebutuhan nasional, bukan hanya berdasarkan pertimbangan komersial.

“Ada keuntungan besar jika depo dibangun dan dikelola BUMN. Pertama, pemerintah memiliki instrumen untuk menekan biaya logistik. Kedua, keuntungan usaha tetap berputar di dalam negeri dan dapat menjadi sumber pendapatan BUMN. Ketiga, kapasitas depo dapat direncanakan berdasarkan kepentingan nasional, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan bisnis,” jelas Sofyano.

Depo BUMN Dinilai Bisa Perkuat Pengawasan

Selain persoalan tarif dan perputaran keuntungan, pembangunan depo peti kemas yang dikelola BUMN juga dinilai dapat memperkuat sistem pengawasan arus barang.

Integrasi antara sistem depo, pelabuhan, serta pengawasan Bea Cukai dinilai akan lebih mudah dilakukan apabila terdapat ekosistem yang terintegrasi. Kondisi tersebut diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan, manipulasi dokumen, maupun pergerakan barang yang tidak terpantau.

“Kehadiran depo BUMN dalam jumlah yang cukup dapat memperkuat pengawasan terhadap arus barang. Integrasi sistem depo dengan kepelabuhanan dan pengawasan Bea Cukai akan lebih mudah dilakukan sehingga celah penyalahgunaan, manipulasi dokumen maupun pergerakan barang yang tidak terpantau dapat diminimalkan,” kata Sofyano.

Negara Diminta Hadir dalam Ekosistem Logistik

Sofyano menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap struktur bisnis depo peti kemas apabila benar terdapat potensi aliran dana dalam jumlah triliunan rupiah ke luar negeri.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas urusan tarif layanan, tetapi menyangkut kepentingan logistik nasional dan daya saing dunia usaha di Indonesia.

“Jangan sampai infrastruktur strategis nasional justru menjadi mesin transfer keuntungan ke luar negeri. Jika ada indikasi dana triliunan rupiah keluar karena struktur bisnis depo yang tidak sehat, maka negara wajib hadir,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sektor logistik memiliki posisi penting dalam menentukan efisiensi biaya distribusi dan daya saing industri nasional. Karena itu, mekanisme pasar tetap perlu berjalan, tetapi harus diiringi pengawasan serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

“Logistik nasional terlalu strategis untuk hanya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa pengawasan dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional,” tutup Sofyano.

Sumber: