Kemenko Pangan Pastikan Program Prioritas Presiden Berjalan Efektif

"Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik," katanya.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

Program tersebut mencakup penyediaan berbagai infrastruktur pendukung seperti balai lelang, pabrik es, cold storage, hingga akses pemasaran agar nelayan memperoleh harga jual yang lebih baik.

Menurut Zulhas, selama ini banyak nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah kepada tengkulak karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan modal.

BACA JUGA:Zulhas Minta Perguruan Tinggi Gencar Kembangkan Riset Teknologi Pengolahan Sampah hingga Sektor Pangan

"Kebijakan bapak Presiden ini harus berpihak dulu ke nelayan. Maka dibuat Kampung Nelayan Merah Putih, bangun cold storage, nanti jual ke koperasi dan ke SPPG. Tujuan akhirnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Pemerintah juga terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, hingga komoditas pangan.

Melalui koperasi tersebut, pemerintah berharap distribusi barang menjadi lebih efisien sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

"Jadi kami ingin di desa itu punya akses yang cepat terhadap ekonomi, terhadap distribusi, dan di desa itu nanti ada pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Zulhas.

Di sisi lain, Kemenko Pangan juga mengawal percepatan program Waste to Energy melalui penyederhanaan regulasi. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping di sejumlah kota besar melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional.

BACA JUGA:Zulhas Ungkap Praktik Jual Beli Titik SPPG yang Membengkak: Negara Rugi Rp1 T Per Bulan

Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi rendah karbon.

Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui evaluasi manajemen, perbaikan sistem pendataan, dan peningkatan pengawasan agar program berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.

"Manajemennya sudah kita evaluasi dan perbaiki. Berilah kami waktu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini," ujar Zulhas.

Sumber: