Pertamina dan Wacana BUK Migas, Sofyano Zakaria Minta Desain Tata Kelola Migas Dikaji Ulang

JAKARTA, DISWAY.ID - Rencana perubahan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas mendapat perhatian dari Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria.

Menurut Sofyano Zakaria, perubahan kelembagaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila desain BUK Migas justru mengurangi posisi strategis Pertamina sebagai perusahaan energi nasional.

Ia mengingatkan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan Pertamina sebagai korporasi. Melemahnya peran Pertamina juga dinilai dapat berpengaruh terhadap ketahanan energi sekaligus kehidupan masyarakat.

"Jangan sampai kita membentuk BUK dengan alasan memperkuat negara, tetapi pada saat yang sama Pertamina justru dibuat kerdil. Kalau itu terjadi, yang menanggung risikonya bukan hanya Pertamina, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sofyano.

Menurut dia, Pertamina memiliki karakter yang berbeda dibandingkan perusahaan migas pada umumnya. Sebagai National Oil Company, Pertamina mempunyai jaringan dan kemampuan bisnis yang terintegrasi, mulai dari kegiatan hulu hingga hilir.

Rangkaian tersebut mencakup eksplorasi dan produksi minyak serta gas, pengolahan, penyimpanan, transportasi, distribusi hingga penyediaan energi untuk masyarakat.

Atas dasar itu, Sofyano menilai perubahan SKK Migas menjadi BUK perlu dirancang secara hati-hati. Ia menyoroti kemungkinan apabila BUK memiliki kewenangan yang sangat luas, sementara Pertamina justru hanya ditempatkan sebagai salah satu kontraktor.

“Jangan sampai National Oil Company Indonesia akhirnya diperlakukan hanya seperti KKKS biasa. Kalau Pertamina kehilangan ruang strategis di hulu, kita justru melemahkan salah satu instrumen utama negara untuk menjaga ketahanan energi,” tegasnya.

Ketergantungan Impor Jadi Salah Satu Risiko

Sofyano menyebut terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan apabila posisi Pertamina dalam sektor hulu migas menjadi lebih terbatas.

Risiko pertama berkaitan dengan potensi meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas.

Apabila Pertamina kehilangan ruang untuk memperluas eksplorasi, memperoleh wilayah kerja, meningkatkan investasi dan mengembangkan produksi, sementara produksi migas nasional tidak mengalami peningkatan, kebutuhan energi dalam negeri berpotensi semakin banyak bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Kalau impor semakin besar, Indonesia semakin rentan terhadap harga minyak dunia, konflik geopolitik dan gangguan jalur pasokan. Ketika harga energi dunia naik, masyarakat yang pertama merasakan dampaknya,” kata Sofyano.

Ketergantungan tersebut juga dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian. Kenaikan harga energi berpotensi memengaruhi harga BBM, biaya transportasi, biaya produksi hingga harga berbagai kebutuhan sehari-hari.

Beban Keuangan Negara Bisa Meningkat

Selain persoalan impor, Sofyano juga mengingatkan risiko terhadap keuangan negara.

Sumber: