JAKARTA, DISWAY.ID – Rencana peluncuran kereta cepat Jakarta Bandung pada bulan Juni mendatang pupus sudah, pasalnya Luhut Binsar Pandjaitan gagal melakukan negosiasi dengan China dalam penurunan suku bunga bahkan APBN terancam tergadai demi kereta cepat Jakarta Bandung.
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa dengan kondisi tersebut Jokowi lengser tinggalkan utang ke China.
Luhut juga menjelaskan jika pihak China meminta pembayaran utang tersebut dilakukan melalui APBN menkipun Luhut meminta agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
Jika pembayaran hutan kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan melalui APBN, maka APBN terancam tergadai demi kereta cepat Jakarta Bandung.
BACA JUGA:Pledoi Tersangka Kasranto Juga Ditolak, JPU: Terbukti Jual Sabu Teddy Minahasa
Kabar tersebut terungkap setelah Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sendiri baru datang dari Beijing setelah melakukan pertemuan dengan China Development Bank (CDB).
Dalam menegosiasikan itu, Luhut meminta agar suku bungga yang ditetapkan oleh CDB, diturunkan hingga 2 persen, namun pihak CDB hanya mau menurunkan hingga 3.4 persen atas hutang Indonesia dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Luhut menyebutkan jika pihaknya akan kembali bernegosiasi hingga mendapatkan bunga sebesar 2 persen.
BACA JUGA:Suap 6 Pejabat Kemenhub Mencapai Rp 14.5 Miliar Dalam Pengaturan 4 Proyek Pembangunan Jalur KA
BACA JUGA:Tips Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman, Catat Nomor-nomor Penting Ini
“Jika dengan bungga 3.4 persen masih we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," kata Luhut.
Menurut Luhut saat ini bungga pinjaman luar negeri mencapau 6 persen, jika kita dapat 3.4 persen berarti sudah cukup rendah.
Sedangkan permintaan dari pemerintah China agar pembayaran hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui APBN, Luhut mengatakan jika dirinya telah menolak.
"Memang masih ada masalah psikologis, di mana mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang dan menyarankan agar pembayaran melaui PII," terang Luhut.