Soal Pengembalian UN, PBNU: Perlunya Standarisasi Pendidikan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menilai bahwa wacana penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) bagi siswa tahun terakhir sekolah ini merupakan hal yang dibutuhkan.

Pasalnya, menurut Yahya, saat ini dunia pendidikan masih menghadapi masalah uang menyangkut standarisasi.

BACA JUGA:DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

BACA JUGA:Mendikdasmen: Ujian Nasional hanya untuk Sekolah Terakreditasi

"Kami memperkirakan bahwa kita ini punya masalah menyangkut integrasi semua sistem yang kita bangun secara domestik ini dengan arena pergulatan internasional," ujar Yahya pada konferensi pers di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.

"Selama ini kita sudah mendengar berbagai masalah yang berkaitan dengan standar pendidikan domestik kita ketika dibawa ke lembaga-lembaga pendidikan internasional," tambahnya.

Ia pun mengungkapkan bagaimana permasalahan ini turut dirasakan oleh PBNU sendiri.

BACA JUGA:Soal Penerapan Kembali Ujian Nasional, Pakar Pendidikan Beri Pesan ke Mendikdasmen Abdul Mu'ti Begini

BACA JUGA:Bocoran Mendikdasmen! Ujian Nasional Bisa Digelar Kembali, Beda Sistem dengan Sebelumnya

"Baik madrasah aliyah negeri yang dikelola pemerintah maupun swasta, bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri, seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus mengejar standarnya sana," ungkapnya.

Yahya menyebut hal ini lantaran lulusan dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia memiliki kompetensi yang berbeda-beda.

"Di sini, kita harus buat seleksi dulu supaya kita ketemu dengan kualitas lulusan yang standar, dan ketika dibawa ke sana, ternyata di sana juga masih harus disesuaikan dulu. Tidak semuanya bisa langsung masuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi internasional," tukasnya.

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?

BACA JUGA:Bagaimana Kebijakan Ujian Nasional, Zonasi, Hingga Kurikulum Merdeka di Era Abdul Mu’ti? Ini Penjelasannya

Hal inilah yang diharapkan Yahya menjadi pertimbangan ketika mengkaji terkait perlunya ujian nasional.

"Sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern."

Namun demikian, ia menyebut perlunya pengolahan-pengolahan lebih lanjut terkait bentuk dari Ujian Nasional ini agar tidak terjadi berbagai polemik baru dalam pelaksanaannya.

"Saya kira concernnya legitimate dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman NU sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi internasional," cetusnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar ujian secara nasional pada 2026.

BACA JUGA:Catat! Asesmen Nasional Bukan Pengganti Ujian Nasional, Kemendikbudristek: AN untuk Evaluasi Mutu Pendidikan!

BACA JUGA:Ujian Nasional

Namun begitu, ia masih belum mengungkapkan detail dari pelaksanaan program ini, termasuk nama resminya.

Keputusan ini berdasarkan kajian pihaknya yang telah dilakukan secara menyeluruh terkait pelaksanaan UN sejak pertama kali digelar dengan nama Ujian Penghabisan hingga terakhir saat ini dilakukan Asesmen Nasional.

"Kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu termasuk kekhawatiran masayrakat dan nanti pada akhirnya kami akan memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya," tegas Mu'ti pada Taklimat Media di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, 31 Desember 2024.

Sumber: