JAKARTA, DISWAY.ID – Harapan Indonesia untuk memiliki kereta cepat semakin berat karena Luhut Binsar Pandjaitan membawa kabar yang kurang menyenangkan.
Pasalnya setelah melakukan pertemuan dengan China Development Bank (CDB), Luhut mengungkapkan jika pihak China memberikan bunga pinjaman sebesar 3.4 persen, di mana pihak Indonesia menginginkan bunga di angka 2 persen.
Pemilihan China tak lepas dari harga yang dikatakan lebih murah dari pada yang ditawarkan oleh Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung, meskipun harga lebih mahal namun bunga yang ditawarkan oleh Jepang hanya 0.5 persen saat itu.
BACA JUGA:Safari Ramadhan AHY Sambangi Pabrik Makanan Ringan di Bogor
BACA JUGA:Panaskan Mobil Berujung Kematian, Kapolsek Pesanggrahan Ungkap Kronologinya
Akan tetapi setelah kasih harga murah ternyata China incar APBN untuk pembayaran hutang kereta cepat Jakarta Bandung.
Permintaan dari China untuk meminta jaminan APBD dalam pembayaran utang kereta cepat disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Meskipun China meminta agar Indonesia memberikan jaminan APBN dalam melakukan pembayaran hutan kereta cepat, Luhut masih belum memberikan sinyal menyetujuinya.
Luhut menjelaskan jika dalam pembayaran hutang kereta cepat Jakarta Bandung dapat melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
BACA JUGA:Jadwal MotoGP Amerika 2023, Marquez dan Bastianini Absen, Bagnaia Harusnya 'Licin' di COTA
Menurut Luhut, sebenarnya denga bunga 3.4 persen termasuk sudah murah karena saat ini bungga pinjaman internasional mencapai 6 persen.
“Jika dengan bunga 3.4 persen masih, ‘we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," terang Luhut.
Selain itu Luhut juga menyampaikan bahwa pihaknya masih akan melakukan negosiasi agar China mau memberikan bungga di angka 2 persen.
Terkait dengan jaminan APBN dalam pembayaran hutang kereta cepat Jakarta Bandung, Luhut menjelaskan hal tersebut akan sangat sulit dan akan memakan waktu yang panjang, sehingga akan meminta pembayaran hutang melalui PII.