PALEMBANG, DISWAY .ID-- Penambangan minyak mentah ilegal atau minyak cong di Sumatera Selatan (Sumsel) ditengarai semakin marak.
Namun penanganannya oleh aparat belum menunjukkan hal berarti.
Bahkan kendati telah berganti Kapolda, Illegal Drilling dan Illegal Refinery masih marak.
BACA JUGA:Satgas Illegal Drilling dan Refinery Disoal Masih Maraknya Minyak Cong di Sumsel
Oleh karenanya, warga yang mengeluh kondisi demikian berharap Kapolda Sumsel yang baru Irjen Andi Rian R Djajadi mampu menghentikannya.
"Saya berharap permasalahan ini segera diselesaikan. Karena ini kan permasalahan yang sudah lama, tapi kian berulang," ujar Marhean, warga Sumatera Selatan kepada awak media, Rabu 23 Oktober 2024.
Ia mendorong jajaran aparat penegak hukum untuk mengambil langkah yang tegas agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum PALI, J. Sadewo turut mendorong Polda Sumatera Selatan untuk bergerak cepat menyelesaikan permasalahan Illegal Drilling dan Illegal Refinery.
"Kapolda Sumatera Selatan kami harap untuk segera menyelesaikan soal Illegal Drilling dan Illegal Refinery. Terlebih, saat ini Kapolda baru bisa menunjukkan kinerjanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ujar J. Sadewo.
Sementara itu anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan Yulian Gunhar, meminta Kapolda Sumsel yang baru Irjen Andi Rian R Djajadi bukan hanya fokus pada pemberantasan narkoba, tapi juga kejahatan penambangan illegal.
BACA JUGA:Penambangan Minyak Cong Marak Kembali, IAW: Kita Tunggu Kapolda Sumsel Turun Gunung
"Kami mendukung dan mangapresiasi kinerja Kapolda dalam memberantas peredaran narkoba di Sumsel. Namun jangan hanya hanya mengurusi narkoba, karena di Sumsel juga marak kejahatan lain terutama tambang ilegal," katanya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir dari Liputan6com, Kamis 17 Oktober 2024.
Dalam wawancaranya itu, ia menyebutkan, praktik ilegal drilling dan illegal refinery di Sumsel sudah sangat menghawatirkan.
Bahkan menurutnya praktik tersebut bisa dikatakan sebagai masalah utama di Sumsel yang sampai saat ini belum diselesaikan secara tuntas.
"Jadi, jika Pak Kapolda baru mau melakukan penegakan hukum di Sumsel, maka praktik illegal drilling dan illegal refinery harus juga dikadikan prioritas,” tegasnya.