Catat! Jokowi Bakal Pangkas Anggaran DAK Daerah yang Masih Doyan Impor Barang

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo mengancam akan memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang masih lebih memilih impor untuk menggunakan anggaran belanja barangnya.

Dia meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlibat mengawasi penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah. Bahkan, Jokowi meminta laporan harian. 

"Kalau ada yang tidak mau memotong DAK-nya, saya sudah komunikasikan konsekuensinya kepada menteri keuangan. Saya berhak memotongnya," kata Jokowidalam Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat 25 Maret 2022.

BACA JUGA:Skema Pengamanan Ramadan di Tangerang, Kapolresta Isyaratkan Berbeda Dari Tahun Sebelumnya

BACA JUGA:Timnas U-19 Kalah Telak 0-7 dari Korea Selatan

Jokowi tidak hanya akan memotong DAK, tetapi juga mengancam akan menahan dana alokasi umum (DAU) yang dibayarkan pemerintah pusat ke daerah jika masih ada impor yang besar. 

"Hati-hati dengan DAU, saya bisa jalani," tegasnya.

Menurut catatan Jokowi, APBD pengadaan barang dan jasa tahun ini mencapai Rp 535 triliun. 

Jumlah ini melebihi anggaran pemerintah pusat yang hanya 526 triliun rupiah. 

"Daerahnya lebih besar, saya ulangi lagi pusat Rp 526 triliun dan daerah Rp 535 triliun," imbuhnya.

BACA JUGA:Aksi Bela Islam 2503 Tuntut Menag Yaqut Dicopot dari Jabatan

BACA JUGA:Istiqlal akan Gelar Tarawih saat Ramadhan, Begini Syaratnya untuk Jamaah

Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sementara, DAU adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. 

Sumber: