Erick Thohir dan Sandiaga Uno Berpeluang Mundur dari Kabinet Jokowi

JAKARTA, DISWAY. ID – Sulit bagi menteri untuk bisa meneruskan pekerjaannya jika niat utama dan fokusnya pada pencalonan di Pilpres 2024 mendatang. 

Bahkan jika pilihannya tetap bersandar di kursi menteri, jelas akan merusak citranya. Dengan beragam anggapan, dari penggunaan fasilitas negara, pengerahan ASN, dan hal-hal negatif lainnya untuk kepentingan suksesi.

Lalu siapa yang paling berpeluang mundur dari Kabinet Indonesia Maju? Peluang 4 menteri mundur sangat terbuka. Baik Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, sampai Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

 BACA JUGA:Wacana 5 Cawapres Mengemuka, Emrus Sihombing: Ini Out of The Box

Tapi instrumen yang menguatkan, datang dari dua sosok dengan basis pengusaha, yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Pasalnya, pekerjaan politik menghadapi Pilpres 2024 lebih sulit dibandingkan menjalankan tugas dan fungsi di Kementerian yang diisi perangkat berjenjang, dari sekjen sampai kepala bidang.

”Maka tidak ada pilihan lain, mengambil opsi mundur dari pada melanjutkan bagi meteri yang ingin maju di Pilpres 2024,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing, Minggu 17 April 2022.    

Pekerjaan di politik akan menguras waktu, tenaga, pikiran. Tak terkecuali pendanaan. Partai bukan seperti di Kementerian, stabilitas cendrung berubah-ubah.

BACA JUGA:4 Menteri Minta Restu Presiden, Adi Prayitno: Parameter Jokowi Hasil Survei 

Dinamika cepat berganti. Karena, kepentingan politik yang melatarbelakangi dimensi itu. Partai tidak berkutat pada persoalan administrasi atau program kerja seperti di Kementerian yang mengikuti visi dan misi Presiden.  

”Akan lebih mudah mengkoordinasikan di perangkat pemerintah. Kalau mengambil jalan cuti, apakah efektif? Seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, mereka berlatar-belakang pengusaha, saya yakin konsentrasinya akan lebih terfokus pada urusan lobi partai,” terang Emrus. 

Erick Thohir dan Sandiaga Uno akan lebih sulit menata ini jika tetap berada mengamankan posisinya sebagai menteri. Beda persoalan dengan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang berstatus sebagai ‘pemilik’ partai politik. 

BACA JUGA:4 Menteri Disarankan Mundur setelah Minta Restu Jokowi Maju Pilpres 2024

”Ketua umum memiliki kekuatan untuk mengatur ritme partai, dan tidak terlalu repot, karena terbiasa,” jelas Emrus. 

Sumber: