Makanan Jamaah Haji Indonesia Banyak yang Basi, DPR Minta Kementerian Agama Ajukan Protes

Selain menyoroti layanan katering dan akomodasi untuk jemaah, Bukhori juga mengaku kecewa dengan rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kenyamanan jemaah dalam menunaikan ibadah haji. 

BACA JUGA:Kombes Zulpan Terkejut, Penggerudukan Ibu-ibu di Rumah Guru SD di Depok Bernarasi Persekusi Viral, Faktanya?

BACA JUGA:Izin ACT Dicabut Karena Gunakan Dana Sumbangan 13,7 Persen untuk Operasional

Padahal, menurutnya, otoritas Arab Saudi sebelumnya telah menjanjikan, dengan kenaikan biaya khidmat masyair akan berdampak pada perbaikan kualitas sejumlah sarpras bagi jemaah.

Perbaikan sarpras tersebut diantaranya meliputi fasilitas toilet, pendingin ruangan (AC), tenda, dan berbagai komponen sarpras lain yang mendukung kenyamanan ibadah jemaah. 

Namun sangat disayangkan, fakta menunjukan bahwa semua itu jauh dari harapan setelah Komisi VIII DPR meninjau langsung di lapangan.

Atas dasar penemuan tersebut, Bukhori mendesak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi. 

BACA JUGA:Korupsi Dana Koperasi Jabar Terbongkar, 9 Saksi Jalani Pemeriksaan

BACA JUGA:Jelang Idul Adha Minneapolis Izinkan Kumandangkan Azan, Pendeta: Terdengar Seperti Musik Surgawi

“Sebagaimana telah kami tegaskan pada 2 Juni 2022 silam, kami mengusulkan agar Pemerintah Indonesia segera menyampaikan surat keberatan kepada Arab Saudi karena secara sepihak menetapkan harga khidmat masyair di luar kontrak yang sudah diteken,” terang Bukhori. 

“Dasar dari surat keberatan tersebut semakin diperkuat dengan fakta yang kami temukan di lapangan yang menunjukan bahwa apa yang telah mereka janjikan sebelumnya pada realitanya jauh dari harapan,” tegasnya.

BACA JUGA:Menag Tinjau Toilet di Arafah, Ingin Jemaah Haji Tidak Lama Mengantre

BACA JUGA:9 Kejanggalan Visa 46 Calon Jemaah Haji Indonesia yang Dideportasi Arab Saudi, Mantan Dubes RI Ungkap Ini

Bukhori juga mendesak Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi ulang tentang harga khidmat masyair untuk penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. 

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bermain-main dalam hal ini,” tutup Bukhori.

Sumber: