4.000 Jemaah Haji Gagal Berangkat, DPR: Belum Ada Kepastian Sudah Pungut Biaya Keberangkatan
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori, sesalkan sebanyak 4.000 jemaah haji gagal berangkat karena permasalahan visa meskipun telah melakukan pembayaran. -dpr.go.id-
Karena itu spekulasi yang tidak bisa diukur atau diteropong ini terus menerus menjadi hantu bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji dengan jalur cepat sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih jelas.
Pihak Kementerian Agama sendiri tidak memiliki kewenangan mengelola jemaah haji dengan visa mujamalah.
BACA JUGA:Viral Lagu Sikok Bagi Duo Diduga Ajakan Pakai Narkoba, Ini Reaksi BNN
BACA JUGA:Rocky Gerung Bilang Jokowi Tak Semangat Lagi Promosi Ganjar, Sudah Kehabisan Aura
Pemerintah hanya berwenang mengelola keberangkatan dan pelayanan jemaah dengan visa haji kuota Indonesia, yang meliputi haji reguler dan haji khusus.
Sementara, menurut Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), warga negara Indonesia (WNI) yang mendapatkan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK.
PIHK sebagai penanggung jawab wajib melaporkan kegiatannya tersebut kepada Menteri Agama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
