Terbongkar! Densus 88 Sebut Aliran Dana ACT Diduga Masuk Rekening Kelompok Teroris, Laporan PPATK Diperdalam

Terbongkar! Densus 88 Sebut Aliran Dana ACT Diduga Masuk Rekening Kelompok Teroris, Laporan PPATK Diperdalam

Sebanyak 300 rekening ACT diblokir PPAT yang sebelumnya memblokir sebanyak 60 rekening dengan jumlah transaksi lebih dari Rp 1 triliun.--

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kasus dugaan penyelewengan dana donasi umat yang dikelola oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga telah masuk ke rekening organisasi teroris elit dunia.

Penyelidikan aliran dana dari lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke kelompok teroris terus dilakukan Densus 88 mabes Polri.

Densus 88 menyebutkan, pihaknya menduga aliran dana ACT tembus ke organisasi teroris Al-Qaeda.

BACA JUGA:Perpanjangan STNK Wajib Lolos Uji Emisi, Ditlantas Polda Metro Jaya Bocorkan Mulai Berlakunya

Aliran dana ACT juga diduga mengalir ke beberapa negara, yang aktivitas terorisnya terbilang memiliki status risiko tinggi.

“(Diduga) adanya aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke beberapa negara beresiko tinggi yang merupakan hotspot aktivitas terorisme,” kata Kabagbanops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar kepada wartawan, Kamis, 7 Juli 2022.

Pihaknya juga telah melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).

Salah satunya transaksi dana umat yang dikelola oleh ACT itu ke sejumlah negara.

BACA JUGA:Honda DBL 2022-2023 Tambah Kota, Madiun dan Jember Jadi Seri Baru Jawa Timur

“Kita juga melakukan pendalaman terhadap segala laporan dari temuan PPATK,” ujarnya.

Sejak berita informasi ACT ini viral dan menghebohkan Tanah Air dalam beberapa hari terakhir, 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sudah diblokir PPATK.

Keputusan PPATK kemudian ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara transaksi di 141 Cost, Insurance, Freight (CIF) pada lebih dari 300 rekening milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Pemblokiran lebih dari 300 rekening ini telah tersebar di 41 penyedia jasa keuangan.

BACA JUGA:Bukan Masalah Perbedaan Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi, Ini Penjelasan Prof. Thomas Djamaluddin

Sumber: