BI: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp 6.094,5 Triliun pada Mei 2022

JAKARTA, DISWAY.ID - Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2022 sebesar USD 406,3 miliar atau mencapai Rp 6.094,5 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per USD).

Ya, jika dibandingkan dengan bulan sebelunya April 2022 yang mencapai sebesar USD 410,1 miliar nilainya turun.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta.

"Secara tahunan, ULN Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen (yoy)," kata Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 15 Juli 2022.

BACA JUGA:Turun Lagi, Harga Emas Antam 15 Juli 2022 Rp 962 Ribu per Gram

ULN Pemerintah bulan Mei 2022 konsisten melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2022 tercatat sebesar USD 188,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 190,5 miliar.

Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 7,3 persen (yoy). 

Tren penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor nonresiden.

Meski begitu, pinjaman luar negeri mengalami sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya, terutama pinjaman bilateral dari beberapa lembaga partner yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek prioritas.

Penarikan utang dalam periode Mei 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Mei 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencapai 24,5 persen dari total ULN Pemerintah, 

BACA JUGA:Waspada! Kasus Pelecehan Seksual di Jakarta Meningkat Dua Kali Lipat, Tertinggi Jakarta Timur

Sektor jasa pendidikan mencapai 16,5 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencapai 15,1 persen, sektor konstruksi sebesar 14,3 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,8 persen.

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah," jelas Erwin

Sumber: