Suharso Monoarfa Dilengserkan, Ketua PPP Tuding Mukernas Kubu Mardiono Langgar AD/ART

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengungkapkan Mukernas dengan agenda pemberhentian Suharso Monoarfa digelar setelah pimpinan 3 Majelis partai memberikan persetujuan.

Hal itu menyikapi terkait kegaduhan terkait Suharso Monoarfa secara pribadi dan di kalangan simpatisan PPP.

BACA JUGA:Kejanggalan Pelecehan Seksual Brigadir J ke Putri Candrawathi Dibongkar LPSK

BACA JUGA:Komjen Ahmad Dofiri yang Pimpin Sidang Sambo Bukan Orang Sembarangan, Berikut Profil dan Riwayat Jabatannya

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi wartawan, Senin 5 September 2022.

Diungkapkan Usman, pada tanggal 2-3 September di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak, terkecuali Ketua Majelis Syari’ah KH Mustofa Aqil Siraj.

BACA JUGA:Alasan Putri Candrawathi Diperiksa Pakai Lie Detector, Usai Bharada E Jengkel Tersangka Lain Bohong?

BACA JUGA:Ketahuan! Inilah Sosok Penting yang Ingin Putri Candrawathi tak Kunjung Ditahan

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," katanya.

Ketua Majelis Syari’ah, menurut Usman, dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah.

"Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berazaskan Islam ini," kata Usman seperti telah tayang di Tribun News, Selasa 6 September 2022.

Selain itu, Ketua Majelis Syaria`ah mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang PPP untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

Sumber: