DPR Endus Celah Korupsi BLT BBM, Ini Modus yang Terjadi di Daerah

Bila perlu menyiapkan pos pengaduan di setiap kantor Dinas Sosial di daerah untuk memudahkan masyarakat melaporkan berbagai permasalahan terkait penyaluran BLT BBM.

“Kami mengajak masyarakat agar berani dan bersikap aktif melapor jika mendapatkan pemotongan atau mengetahui ada pemotongan dana BLT BBM di sekitarnya, sehingga pemerintah dan aparat dapat menindaklanjuti dan mengusut kasus tersebut,” jelasnya.

Tak kalah pentingnya sambung Ace Hasan Syadzily, pemerintah diminta terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

“Kami mendapatkan laporan dari Kepala Cabang PT Pos Indonesia Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bahwa penyaluran sudah mencapai 95 persen. Meski begitu, menurut saya ini masih terdapat kendala,” jelasnya.

BACA JUGA:Cair Sebelum Lebaran? BLT UMKM Masih Proses Dokumen Anggaran, Cek Lagi Cara Pencairannya

Terpisah Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan Kemensos RI Dewi Suhartini mengatakan, penerima BLT BBM di Jabar sebanyak 4,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Untuk di Kabupaten Bandung totalnya 477 ribu KPM. Kami berharap bantuan itu dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya,” singkatnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan, pihaknya akan mengawal penyaluran BLT BBM demi memastikan hak dari KPM tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat untuk melaporkan langsung kepada anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jika mendapati ada penyelewengan pada BLT BBM,” jelasnya.

BACA JUGA:Pegawai Desa Ditahan Kejari Kabupaten Cirebon karena Ikut Menikmati Korupsi BLT Covid-19

“Munculnya BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran, mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapapun,” imbuhnya dalam siaran pers.

“Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up atas penyimpangan yang terjadi di tengah mereka, termasuk soal penyelewengan bansos,” terang Bukhori.

 

Sumber: