Pj Gubernur DKI Heru Ajak Menteri BUMN Integrasi Transportasi Umum secara Menyeluruh
-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Oktober 2022.-Intan Afrida Rafni/disway.id-
JAKARTA, DISWAY.ID-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Oktober 2022.
Pada pertemuan itu, Heru Budi Hartono membahas terkait integrasi transportasi umum bersama dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Heru meminta kepada Menteri BUMN untuk mengintegrasikan transportasi secara menyeluruh mengingat pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah membahasnya terlebih dahulu.
BACA JUGA:PJ Gubernur DKI Jakarta Sarankan WFH Jika Terdampak Banjir
"Hari ini, saya meminta waktu kepada Pak Menteri BUMN untuk mengintegrasikan transportasi publik secara menyeluruh. Ini sudah ada tahapannya," ujar Heru Budi Hartono dihadapan awak media.
"Dari sisi kami (Pemprov DKI) akan dilakukan pembahasan secara mendalam. Setelah itu, baru kita diskusikan kembali bersama BUMN," lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa integrasi ini perlu dilakukan secara berkolaborasi mengingat masalah sistem transportasi ini harus dilakukan di bawah saty payung hukum yang sama.
BACA JUGA:Hari Ini Heru Budi Hartono Dilantik Tito Karnavian Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta
Hal itu juga dilakukan di negara-negara besar di dunia sehingga mobilisasi masyarakatnya menjadi teratur.
"Kita bisa mencontohkan banyak negara, seperti Inggris dan Singapura, ketika memiliki transportasi publik yang bersinergi secara total," kata Heru.
"Sebenarnya kita (di Jakarta) sudah (integrasi). Namun, kita harus mendorong lagi agar bisa menjadi satu-kesatuan dengan satu sistem dan satu payung hukum," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia memgatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan transportasi publik untuk bersinergi total.
"Nah hari ini sudah mulai terjadi, tapi belum maksimal. Nah ini yang harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Erick Thohir.
"Nanti kita akan liat seperti di negara-negara lain. Kalau negara lain bisa, masa kita nggak bisa," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: