Harapan KontraS untuk Panglima TNI Selanjutnya: Tuntaskan Warisan Masalah di Dalam Tubuh Institusi!
Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti-KontraS.org--
Pertama, belum berjalannya reformasi peradilan militer.
Selama setahun lebih masa kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, perbaikan terhadap sistem penegakan hukum formil dalam tubuh militer tak kunjung ditunaikan.
Kedua, kultur kekerasan yang belum berhasil diminimalisir.
Sejak berakhirnya rezim otoritarian pada masa Orde Baru, militer di Indonesia belum berhasil lepas sepenuhnya dari tendensi arogansi yang berbuah pada tindakan kekerasan di lapangan.
BACA JUGA:Fix, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Segera Diganti, Surat Presiden Sudah Masuk DPR
Ketiga, problematika Perwira tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) non-job yang jumlahnya membengkak.
Sekitar 500an Kolonel dan 70an Pati kini non-job, angka ini tentu lebih besar jika melihat Pamen pada pangkat Mayor dan Letnan Kolonel.
Keempat, nihilnya mekanisme vetting atau uji kompetensi serta pemeriksaan dan pertimbangan latar belakang secara transparan bagi Perwira tinggi yang ditunjuk untuk menduduki jabatan strategis.
Pada masa Jenderal Andika Perkasa, beberapa Perwira tinggi dengan latar belakang penuh masalah masih dapat menduduki jabatan strategis contohnya mantan anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis dan penghilangan paksa Untung Budiharjo yang menjadi Panglima Kodam Jaya, penunjukkan Perwira tinggi untuk menduduki jabatan tertentu terkadang juga ditengarai berbasis subyektivitas antar- angkatan dan antar-satuan.
BACA JUGA:Kalah dari Maroko Bek Belgia Salahkan Penyerang, Jan Vertonghen: Lini Depan Terlalu Tua
Kelima, penunjukkan anggota TNI aktif sebagai PJ Kepala Daerah.
Tercatat hingga Oktober 2022 setidaknya terdapat dua kepala daerah yang yang justru berangkat dari unsur TNI yaitu Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai PJ Kepala Daerah Bupati Seram bagian Barat dan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh.
Keenam, militer tak hentinya terlibat dalam ragam konflik agraria.
Setiap tahunnya KontraS mencatat upaya keterlibatan TNI dalam konflik agraria masih terus berlanjut dalam wujud pengerahan kekuatan dan okupasi lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
