PJ Gubernur Soal ERP di Jakarta: Masih Tujuh Tahapan Proses

PJ Gubernur Soal ERP di Jakarta: Masih Tujuh Tahapan Proses

Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya bau tak sedap kotoran kuda di sekitar monas.-Disway.id/Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut wacana elektronik jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) masih dalam proses pembahasan. 

"Sekali lagi ya ERP masih dalam proses. Silahkan aja masyarakat yang memang memberikan pendapat namanya itu memberi pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif kan masih lama," kata Heru di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Eks Walikota Jakarta Utara itu menyebut masih ada tujuh tahapan lagi yang harus dilewati sebelum sistem ERP diresmikan. 

BACA JUGA:Jangan Salah Paham! Beli BBM Wajib Pakai QR Code Berlaku Bagi Kendaraan Terkena Pembatasan dan di Wilayah Ini

BACA JUGA:Siap-Siap, Sepeda Motor Juga Wajib Bayar di 25 Jalan DKI Jakarta Ini

"Masih 7 tahapan proses. tapi pembicaraan kan harus kita bahas dan Pemda DKI itu juga menerapkan ERP titik-titiknya tidak sporadis sekaligus di 23 titik," lanjut dia. 

"Kalau itu sudah terlayani MRT, Transjakarta sudah terlayani dengan baik, aturan sudah ada kita peta," sambungnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menilai jika kebijakan ERP merupakan upaya menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

"Kepemilikan kendaraan pribadi dan kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu kemudian kami harus melakukan upaya holistik (menyeluruh)," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

BACA JUGA:Isu Gerakan Bawah Tanah Pesanan Vonis Sambo Diungkap Kompolnas Tak Terkait Polri, 'Ada Strategi-Strategi yang Disusun'

BACA JUGA:Diam-Diam Rian Mahendra bin Haryanto Temui Bos PO Lorena, Ada Kesepakatan Buka Trayek?

Ia menilai ERP cara efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta jika dibandingkan dengan kebijakan ganjil genap maupun three in one (3in1). 

Menurutnya, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Ibu Kota juga tidak lantas membuat jumlah kendaraan bermotor berkurang di jalan-jalan Ibu Kota, malah bertambah banyak.

"Oleh sebab itu pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction price," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: