Larangan Ekspor 3 Mineral Tahun 2023 Diungkap Presiden Jokowi

Larangan Ekspor 3 Mineral Tahun 2023 Diungkap Presiden Jokowi

Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor 3 mineral tahun 2023 ini. -Pixabay -

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor 3 mineral tahun 2023 ini.

Pelarangan ekspor 3 mineral tersebut diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan jika dirinya akan segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah.

Pelarangan ekspor mineral mentah tersebut sebelumnya telah dilakukan untuk komuditi mineral jenis nikel yang akan disusul oleh bauksit mulai Juni mendatang.

BACA JUGA:Daftar 32 Kapolsek Polda Metro Jaya yang Dimutasi, 6 Kasat Reskrim

BACA JUGA:Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Tewasnya Mahasiswa UI Digelar Polda Metro Jaya, Keluarga Korban Ikut Diundang

“Nikel sudah setop ekspor sebagai bahan mentah. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan jika keputusan pemerintah untuk penghentian ekspor tembaga mentah didasari oleh progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.

“Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Kerena hal tersebut ekpor berani kita setop,” ujarnya.

BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Kasus Ferdy Sambo Akibatkan Indeks Persepsi Hukum Anjlok di Angka 34: Terendah Sepanjang Sejarah Reformasi

BACA JUGA:Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling DKI Jakarta dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis 2 Februari 2023

Selain itu Jokowi juga menyinggung jika saat ini Indonesia telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

“Supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan dibayang-bayangkan lagi jika Freeport itu masih miliknya Amerika, sudah mayoritas kita miliki,” imbuhnya.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads