Mega Proyek Meikarta dari Lippo Group Terindikasi Pencucian Uang, DPR RI: Segera Bentuk Pansus
Lippo Group kembalikan uang konsumen Meikarta dalam 1 bulan, di mana Andre Rosiade menjelaskan jika pihak manajem tidak memenuhi hal tersebut maka DPR RI akan membentuk Pansus. -meikarta -
JAKARTA,DISWAY.ID – Salah satu kecurigaan dari anggota dewan terhadap berantakannya mega proyek Meikarta dari Lippo Group terindikasi pencucian uang.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengar pendapat di gedung DPR RI Senayan pada Senin 13 Februari 2023 lalu.
Andre Rosiade selaku Anggota Komisi VI DPR RI memberikan usulan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Meikarta.
Pembentukan Pansus ini agar DPR dapat mamantau serta mengusut tuntas kasus yang merugikan masyarakat di mana Meikarta terindikasi pencucian uang.
BACA JUGA:Intip Mitsubishi XFC Concept yang Diluncurkan di IIMS 2023
BACA JUGA:Skema Pengembalian Uang Konsumen Meikarta Diungkap Lippo Group, Anggota DPR RI: Akan Kami Kawal
Andre juga mempertanyakan apakah ada dugaan TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang Meikarta yang merupakan mega proyek Lippo Group tersebut.
Selain itu Andre juga meminta agar DPR RI segera memanggil John Riady selaku CEO PT Lippo Karawaci Tbk usai masa sidang reses.
Pertemuan dengan manajemen Lippo Group yang diwakilkan oleh Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk dan Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembanggunan megeprotek Meikarta.
“Saya usulkan dua hal untuk dapat mengungkap permasalahn Meikarta secara terang benderang. Pertama, kita undang pertama yaitu John Riady selaku CEO PT Lippo Karawaci Tbk,” terang Andre.
BACA JUGA:Lippo Group Buka Opsi Pengembalian Uang Konsumen Meikarta Pasca Diamuk DPR RI
BACA JUGA:Meikarta, Megaproyek Lippo Grup untuk Ibu James Riady dan Jakarta yang Kini Didemo Konsumen
“Kedua, tidak ada salahnya setelah rapat bersiap-siap mengumpulkan tanda tangan untuk membentuk Pansus Meikarta,” ujar Andre.
Andre menjelaskan Pansus Meikarta ini merupakan sebuah peringatan bagi pengembang serta perusahaan di Tanah Air bahwa tidak ada yang lebih kuat di Republik Indonesia dibandingkan kepentingan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: